Bisnis.com, JAKARTA - CEO TikTok Shou Zi Chew mendapat peringatan dari Uni Eropa untuk memodernisasi konten di TikTok, khususnya yang terkait perang antara Israel dan Hamas.
Dalam suratnya kepada CEO TikTok Shou Zi Chew, komisaris Uni Eropa Thierry Breton menduga TikTok digunakan untuk menyebarluaskan konten ilegal dan disinformasi tentang konflik di Timur Tengah.
Dikutip dari Scrips News, Jumat (13/10/2023) Breton mengatakan aplikasi tersebut berkewajiban untuk melindungi pengguna mudanya dari konten kekerasan yang menggambarkan penyanderaan dan konten grafis lainnya tanpa perlindungan yang sesuai.
Dia juga mengatakan bahwa aplikasi tersebut digunakan sebagai sumber berita berarti. Sumber yang dapat dipercaya harus dibedakan secara memadai dari propaganda teroris termasuk memisahkan gambar dan fakta palsu dari informasi yang sebenarnya.
“Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Undang-Undang Layanan Digital menetapkan kewajiban yang sangat tepat mengenai moderasi konten. Seperti yang diramalkan dalam DSA, Anda perlu menerapkan langkah-langkah yang tepat dan proporsional untuk menjamin privasi, keselamatan, dan keamanan tingkat tinggi,” tulis Breton.
Ini adalah peringatan serupa yang baru-baru ini dikirimkan oleh regulator Eropa ke X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, dan ke Meta atas lonjakan informasi yang salah terkait dengan perang yang menyebar di platform tersebut.
TikTok sekarang memiliki waktu 24 jam untuk merespons sebelum penyelidikan terbuka dapat menemukan bahwa TikTok tidak mematuhi sehubungan dengan moderasi konten, yang dapat mengakibatkan Uni Eropa menjatuhkan hukuman.
Breton mengatakan pemberitahuan mengenai peredaran konten ilegal semacam ini memerlukan tindakan yang tepat waktu, tekun, dan obyektif dari pihak platform untuk menghapus konten tersebut dan mengurangi risiko kemunculannya kembali.
Sementara itu, Elon Musk, pemilik X.com (dahulu Twitter), meminta bukti kepada Uni Eropa (UE) atas konten-konten yang dianggap ilegal dan misinformatif terkait dengan konflik berdarah antara Hamas dan Israel. Jawaban atas tekanan UE.
Melalui akun X, Elon Musk merespons desakan Uni Eropa tersebut dengan mengatakan platform miliknya itu menjalankan kebijakan open source dan prinsip transparansi, pendekatan yang didukung oleh Uni Eropa. “Silakan sebutkan pelanggaran yang Anda singgung, jadi publik juga bisa melihat hal yang Anda maksud,” balas Musk.
Sebelumnya, dalam surat resmi yang dikirimkan oleh Anggota Komisi UE Thierry Breton kepada Musk, X mendapatkan peringatan soal ketentuan tegas Digital Services Act (DSA) terkait dengan upaya menghindari konten kekerasan.
“Menyusul serangan teroris oleh Hamas terhadap Israel, kami mendapatkan indikasi bahwa platform Anda digunakan untuk menyebar konten ilegal dan misinformatif di kawasan UE,” tulis Breton.
UE, sambungnya membutuhkan transparansi dan kejelasan atas konten yang diizinkan beredar di bawah aturan main X serta konsistensi dan kedisiplinan X dalam menegakkan kebijakan internal. Terutama, untuk konten-konten dengan muatan kekerasan dan terorisme.
