Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjelaskan nilai tarif BHP frekuensi disesuaikan dengan potensi keekonomian pada masing-masing pita. Kemenkominfo belum menjawab apakah tarif frekuensi dapat diturunkan atau tidak.
Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kemenkominfo Denny Setiawan mengatakan tarif PNBP BHP Frekuensi Radio ditetapkan berdasarkan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) no.80/2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Tarif tersebut hadir bertujuan untuk mendorong penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Dia juga menjelaskan bahwa BHP Frekuensi memiliki fungsi sebagai tools regulasi dan selain itu termasuk kepada PNBP. Kemenkominfo pun menghitung nilai keekonomian sebelum memutuskan tarif BHP frekuensi.
Sayangnya, Denny, tidak menjawab dengan tegas mengenai usulan operator yang meminta tarif BHP dievaluasi.
“Kemenkominfo mengkaji penerapan tarif PNBP BHP Frekuensi Radio dimaksud sesuai potensi keekonomian dari masing-masing pita frekuensi radio,” kata Denny kepada Bisnis, Jumat (25/8/2023).
| Baca Juga Posisi Spektrum Frekuensi Telkomsel, Indosat (ISAT), XL Axiata (EXCL) dan Smartfren (FREN) 2023 |
|---|
Sebelumnya, Director and Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Muhammad Buldansyah mengatakan biaya tahunan untuk spektrum yang masuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih tergolong mahal.
Menurut Buldansyah, hal ini sebenarnya sudah diutarakan kepada pemerintah berkali-kali sejak beberapa tahun terakhir. Namun, Buldansyah mengakui permintaan ini belum kunjung ditindaklanjuti oleh pemerintah.
“Dan mudah-mudahan dengan adanya menteri yang baru, kita bisa merealisasikan (penurunan BHP frekuensi) sesegera mungkin,” ujar Buldansyah.
Menurut Buldansyah, apabila pemerintah dapat menurunkan BHP frekuensi, akan membuat kemampuan operator dalam melayani masyarakat makin luas lagi. Dengan demikian, kemerataan sinyal di Indonesia dapat lebih mudah tercapai.
Presiden Direktur dan CEO XL Axiata Dian Siswarini juga mengatakan permasalahan terkait PNBP harus lekas diselesaikan.
Dian mengatakan hal ini sangat penting, mengingat kedepannya dengan adanya jaringan 5G kebutuhan akan spektrum akan makin banyak. Alhasil, dana yang dikucurkan oleh operator juga akan makin meningkat.
“Untuk 5G kebutuhannya akan jauh meningkat. Jadi kalau spektrum 5G struktur harganya masih sama dengan sekarang, barangkali tidak ada operator yang mampu untuk mengembangkan 5G,” ujar Dian.
Padahal, Dian mengetahui masyarakat Indonesia sudah mengharapkan penetrasi 5G di Tanah Air secepatnya.
Sekadar informasi, secara total, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengalokasikan 767 MHz khusus untuk seluler saja.
Telkomsel menggunakan spektrum frekuensi sebesar 72,5 MHz untuk uplink (upload), 72,5 MHz untuk downlink (download), dan 50 MHz untuk 5G NR. Total keseluruhan spektrum yang digunakan adalah 145 MHz+50 MHz.
Sementara itu, Indosat mengoperasikan 67,5 MHz untuk uplink dan 67,5 mHz untuk downlink. Total, spektrum yang dimanfaatkan oleh ISAT adalah 135 MHz, dengan frekuensi 2,1 GHz dan 1,8 GHz digunakan untuk 4G LTE dan 5G NR.
Adapun XL Axiata mengoperasikan 45 MHz untuk uplink dan 45 MHz untuk downlink, total ada 90 MHz, dengan pita frekuensi 1,9 GHz dan 2,1 GHz digunakan untuk 5G.
Terakhir, Smartfren mengoperasikan 11 MHz untuk uplink dan 11 MHz untuk downlink di pita 800 MHz, dan 40 MHz di pita 2,3 GHz.
