_1689578861.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie mengungkapkan ambisinya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang dapat menghadirkan layanan data terdepan.
Saat ini sejumlah teknologi baru terus menghampiri, seperti blogging, blockchain, komputasi awan, kecerdasan buatan (AI), serta Internet of Thing (IoT). Teknologi baru tersebut butuh harus didukung kualitas layanan data yang stabil, dengan jaringan internet yang mumpuni.
“Karena cikal bakal kita adalah berada pada kemampuan anak bangsa untuk memberikan pelayanan data terdepan,” ujar Budi saat serah terima jabatan di Kementerian Kominfo, Senin (17/7/2023).
Selain itu, Budi juga berharap masyarakat siap menghadapi tantangan kehadiran teknologi baru yang terus datang dan senantiasa meningkatkan kemampuan untuk mengadopsi teknologi-teknologi tersebut.
Menurut Budi, langkah tersebut dapat membuat Indonesia bisa bersaing di tingkat global.
Budi juga menyatakan kalau pemerintah juga akan mendorong, menumbuhkan, serta mengakselerasi wirausahawan ataupun perusahaan rintisan untuk memiliki daya saing.
“Seluruh dunia saat ini bersaing untuk menjadi negara terdepan dalam pengembangan ekonomi digital, Dan tugas kominfo itu untuk mendorong, menumbuhkan, mengakselerasi startup-startup yang bisa bersaing di tingkat regional.
Pokoknya era digital ini harus kita maknai secara positif dan juga mengantisipasinya seperti apa,” ujar Budi.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengatakan bahwa masyarakat dan komunitas telekomunikasi sangat berharap agar menteri yang baru dapat menyelesaikan beberapa hal yang sedang terjadi, khususnya terkait percepatan dan pemerataan akses internet.
Menurut data dari APJII pada 2023, baru ada 215 juta warga yang memiliki akses internet atau masih ada lebih dari 40 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi digital.
Selain itu, sekitar 20.000 desa dari 83.381 desa di Indonesia juga belum memiliki akses internet. Oleh karena itu, Arif sangat mendorong pemerintah agar dapat membuat akses internet merata, yang tentunya dilakukan dengan koordinasi bersama industri terkait.
“Segera dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan industri, terutama dalam hal percepatan dan pemerataan akses internet,” ujar Arif.
Kemudian, Arif juga berharap agar menteri yang baru dapat melibatkan stakeholder dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait industri telekomunikasi. Lebih lanjut, dia juga berharap adanya sejumlah pembaharuan ataupun tata kelola beberapa undang-undang, seperti UU ITE.
“Dan tentunya, tata kelola terkait beberapa undang-undang yang sedang berlangsung, seperti revisi UU ITE,” tutup Arif.
