Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Kemenkominfo Ajak TikTok, Facebook hingga IG Kawal Pemilu 2024

Kemenkominfo mengajak TikTok, Facebook, hingga IG untuk menjaga ruang digital tetap bersih selama Pemilu 2024.
Rahmi Yati
Rahmi Yati - Bisnis.com 18 Oktober 2022  |  19:33 WIB
Kemenkominfo Ajak TikTok, Facebook hingga IG Kawal Pemilu 2024
Logo aplikasi media sosial TikTok yang dikelola oleh ByteDance. - Bloomberg/Brent Lewin
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan menggandeng TikTok dan sejumlah platform digital lain dalam rangka menjaga ruang digital tetap bersih selama Pemilu 2024.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan pihaknya sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan seluruh platform digital seperti Facebook, Instagram, Youtube, Google dan lainnya sejak 2019.

"Jadi sebenarnya kita sudah ada kerja sama dengan platform-platform tersebut, tetapi memang perlu kita perbaharui karena 2019 belum ada TikTok. Sekarang sudah ada TikTok, nanti kita tambah MOU-nya dengan TikTok. Ini khusus untuk pemilu," kata Usman, Selasa (18/10/2022).

Dia menyebut seluruh platform digital berkomitmen mendukung terciptanya Pemilu 2024 yang lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Mereka juga akan melakukan takedown terhadap konten problematik atas permintaan Kemenkominfo.

Adapun mekanismenya, sambung Usman, adalah adanya laporan di masyarakat, kemudian ada rekomendasi dari Bawaslu, dan selanjutnya ada kajian dari Kemenkominfo baru setelah itu pihaknya akan mengambil langkah takedown.

"Mereka [platform] umumnya sepakat dengan definisi yang berlaku di Indonesia. Kalau melanggar ya bisa saja [ditutup]. Contoh seperti yang kemarin mereka yang tidak mendaftar seperti PSE, kan ada yang melanggar, kita tutup," terang Usman.

Sebagai tambahan, Kemenkominfo mengidentifikasi sebanyak 1.300 konten problematik terkait politik periode 2016 sampai dengan 2020.

Pada April 2019, Kemenkominfo mengidentifikasi 277 misinformasi tentang politik. Jumlah ini meningkat dibandingkan April 2018 yang hanya 18.

Sementara itu pada 2017, Kemenkominfo menutup Telegram karena menjadi sarana pertukaran informasi bahan rekrutmen untuk radikalisme dan terorisme.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pemilu 2024 kemenkominfo TikTok
Editor : Rio Sandy Pradana
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Terpopuler

back to top To top