Bisnis.com, JAKARTA – Komisi I DPR RI meminta komitmen pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait kapan seluruh desa mendapatkan sinyal 4G.
Anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah menilai ketersediaan jaringan 4G tersebut sudah seharusnya jadi hak primer masyarakat. Mereka berhak mendapatkan kualitas jaringan yang baik dalam hal komunikasi dan informasi serta untuk mendukung transformasi digital.
“Dengan tren anggaran seperti ini kira-kira akan tercapai kapan itu desa seluruhnya bisa 4G? Ini sudah jadi hak primer masyarakat kita," kata Rizki dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (22/9/2022).
Menurutnya, pemerintah seakan-akan tidak menganggap hal ini sebagai suatu yang mendesak. Kenyataan sebenarnya juga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi.
Sebagaimana diketahui, pada 2021, Presiden Jokowi telah meminta Kemenkominfo untuk melakukan percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan serta di titik-titik layanan publik.
"Akselerasi transformasi digital ini diharapkan punya dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan," imbuhnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, sesuai dengan surat Menteri Kominfo kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, kebutuhan anggaran Kemenkominfo tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp40.551.453.740.
Padahal, tambah Rizki, dalam rangka percepatan transformasi digital nasional, dibutuhkan dukungan pembiayaan yang optimal untuk menyelesaikan target-target sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan pemerintah terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital secara komprehensif di seluruh wilayah Indonesia dari sektor hulu hingga ke hilir.
Menkominfo menyatakan seluruh pembangunan infrastruktur digital sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat perluasan akses, peningkatan infrastruktur digital, serta penyediaan layanan internet di Indonesia.
“Tidak bisa kita lakukan serempak dalam satu tarikan nafas, tetapi harus dijadwalkan karena ini dibangun dalam satu wilayah archipelago state, negara kepulauan yang sangat besar dan luas,” ucap Johnny.
Lebih lanjut dia memerinci, hingga saat ini pihaknya telah melakukan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G di sekitar 9.113 titik lokasi wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal.
Adapun penyediaan akses internet di lapisan last-mile hingga saat ini, imbuh Menkominfo, sudah membangun sebanyak 4.161 BTS yang sudah on air, dan sisanya sedang terus dikerjakan agar dapat diselesaikan di akhir Kabinet tahun 2024.
Sementara itu dia juga menyebut pihaknya masih kekurangan 48 persen dari total kebutuhan anggaran Kemenkominfo untuk 2023, atau sekitar Rp20,838 triliun.
Pasalnya, pagu anggaran Kemenkominfo tahun anggaran 2023 sebesar Rp19,70 triliun, tetapi kebutuhan anggaran kementerian tersebut sebesar Rp40,551 triliun.
Secara lebih terperinci, Johnny menyebut kebutuhan anggaran dipakai untuk pembiayaan beberapa program. Salah satunya adalah target pembangunan 2.054 BTS baru di wilayah 3T dan pemeliharaan 7.012 BTS yang sudah ada.
Saat ini, menurutnya anggaran sebesar Rp3,823 triliun baru cukup untuk menutup 332 BTS baru dan pemeliharaan 6.432 BTS yang sudah ada, sehingga dibutuhkan tambahan Rp6,529 triliun.
Selain itu ada dana untuk sosialisasi Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang kemarin baru saja disahkan yakni sebesar Rp20 miliar.
Anggaran kementerian juga digunakan untuk peningkatan keamanan siber internal Kemenkominfo yang butuh anggaran sebesar Rp34,5 miliar.
Usulan tambahan, anggaran Kemenkominfo juga digunakan untuk pembangunan akses internet sebanyak 68.000 titik baru. Namun saat ini dengan tersedia Rp2,529 triliun, baru bisa untuk membangun 9.755 titik baru akses internet.
Kebutuhan untuk membangun infrastruktur digital di Ibu Kota Nusantara juga belum termasuk dalam pagu anggaran. Anggaran Kemenkominfo juga digunakan untuk proyek Satria 2, Pusat Data Nasional, Proyek Hot Backup Satellite, literasi digital, digital talent scholarship, dan diseminasi informasi prioritas nasional.
.jpg?w=300&h=221)
