Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) buka suara terkait dugaan kebocoran data pendaftaran atau registrasi 1,3 miliar data SIM Card Indonesia yang diperjual belikan di situs hacker.
Dalam keterangan resminya, Kemenkominfo mengatakan telah melakukan penelusuran internal terkait laporan tersebut. Dari penelusuran itu, dapat diketahui bahwa Kemenkominfo tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar.
"Berdasarkan pengamatan atas penggalan data yang disebarkan oleh akun Bjorka, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berasal dari Kementerian Kominfo," tegas Kemenkominfo, Kamis (1/9/2022).
Meski begitu, ditegaskan bahwa saat ini Kemenkominfo sedang melakukan penelusuran lebih lanjut terkait sumber data dan hal-hal lain terkait dengan dugaan kebocoran data tersebut.
Sebelumnya, dari penelusuran Bisnis, Kamis (1/9/2022), data yang diduga bocor tersebut merupakan hasil registrasi ulang SIM Card yang diunggah oleh sebuah akun bernama Bjorka di forum breached.to.
“Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua pengguna kartu SIM prabayar untuk mendaftarkan nomor teleponnya dengan Kartu Tanda Penduduk [KTP] dan Kartu Keluarga [KK] yang masih berlaku,” tulis Bjorka di forum itu, Kamis (1/9/2022).
Dia menambahkan, periode pendaftaran dimulai dari 31 Oktober 2017. Kegagalan untuk melakukannya pada akhir batas waktu pendaftaran akan menyebabkan penghentian sementara layanan untuk nomor ponsel.
Dalam unggahannya, Bjorka mengeklaim memiliki 1,304,401,300 data registrasi kartu SIM atau sebanyak 87 GB. Data SIM Card itu meliputi nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, operator seluler yang digunakan dan tanggal penggunaan.
Bukan itu saja, Bjorka juga membagikan 2 juta data sampel yang dikumpulkan dari 2017 hingga 2020. Diketahui operator yang tercantum di sampel data tersebut adalah Telkomsel, Indosat, Tri, XL, dan Smartfren.
