Bisnis.com, JAKARTA - Vice President 5G Product Line Huawei Du Yeqing menyebut frekuensi APT 700 MHz telah jadi pita utama untuk 4G dan 5G dengan dukungan ekosistem yang sudah matang.
Menurutnya, masing-masing negara akan memerlukan 2.000 MHz spektrum pita sedang dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan kecepatan yang lebih baik dan layanan yang lebih terjangkau dalam penyelengaraan layanan 5G secara penuh.
"Regulator di negara-negara Asia Pasifik didesak untuk meluncurkan frekuensi 700 MHz sebagai IMT kemudian sesegera mungkin melakukan harmonisasi spektrum ini untuk mencakup Indonesia, Kamboja, Bangladesh, Sri Lanka, serta Nepal," katanya, dikutip Rabu (15/6/2022).
Pita frekuensi 2,1/2,3/2,6/4,9 GHz, ujar Du Yeqing, memiliki ekosistem yang telah matang yang mendukung pengembangan primer 5G, seperti halnya pita C-band. Saat ini, kalangan industri bekerja sama untuk mematangkan ekosistem 6GHz dalam upaya memenuhi kebutuhan 5G dalam jangka panjang.
Sementara itu, dalam sebuah forum bertajuk the 8th Asia Pacific Spectrum Management Conference yang baru-baru ini digelar di Bangkok, Thailand, Direktur Penataan Sumber Daya Kemenkominfo Denny Setiawan menyinggung soal rencana peluncuran pita frekuensi rendah 700MHz untuk layanan 5G di Indonesia.
Dia menuturkan, teknologi 5G telah mulai diluncurkan secara komersial pada tahun lalu. Guna mendukung layanan tersebut, pemerintah berharap dapat meluncurkan pita frekuensi rendah 700MHz untuk penyelenggaraan layanan 5G pada akhir 2022 atau awal 2023.
"Saat ini pemerintah juga tengah melakukan proses refarming dan reassignment untuk 5G pada pita frekuensi sedang 3,5GHz, yang direncanakan akan diluncurkan pada 2023," imbuhnya.
Terpisah, Direktur Telekomunikasi Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Aju widya Sari mengatakan hingga kini pihaknya masih mematangkan rencana lelang pita frekuensi 700 MHz untuk layanan internet bergerak.
Meski belum ditentukan, dia memastikan bahwa rencana lelang tersebut tengah dalam tahap analisa dan kajian di Kemenkominfo.
