Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Dukcapil Simpan 273 Juta Data WNI, Ini Perkiraaan Biaya Perawatannya

Pakar keamanan siber memperkirakan biaya perawatan Dukcapil yang menyimpan 273 Juta Data WNI.
Rahmi Yati
Rahmi Yati - Bisnis.com 21 April 2022  |  21:31 WIB
Warga melakukan perekaman KTP elektronik di Balai Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, Kamis (20/2/2020). ANTARA FOTO - Hendra Nurdiyansyah
Warga melakukan perekaman KTP elektronik di Balai Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, Kamis (20/2/2020). ANTARA FOTO - Hendra Nurdiyansyah

Bisnis.com, JAKARTA - Penerapan biaya Rp1.000 untuk mengakses nomor induk kependudukan (NIK) pada data kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertujuan untuk menjaga agar sistem tetap hidup.

Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan semua perangkat yang ada di Kemendagri belum dilakukan peremajaan dan penambahan karena belum tersedia anggaran.

Namun begitu, saat ini sebanyak 273 juta data penduduk yang ada terjaga baik, aman, sudah ada back up data di DRC Batam dan storage-nya masih relatif baru dengan kapasitas yang mencukupi.

Ahli keamanan siber dari CISSReC Pratama Persadha menilai seharusnya mengenai biaya perawatan sistem atau server ini dibicarakan kembali oleh Dukcapil beserta pemangku kepentingan lain.

"Namun dari perkiraan saja kurang lebih Rp2 triliun sudah bisa mencakup kebutuhan beberapa tahun ke depan, bukan hanya perangkat, tetapi semua kebutuhan pendukungnya juga," kata Pratama, Kamis (21/4/2022).

Menurut dia, saat ini data NIK digunakan oleh lebih dari 5.000 lembaga baik swasta maupun publik. Khusus untuk provider, biasanya mereka memakai saat ada masyarakat yang ingin melakukan verifikasi data misalnya untuk membuat nomor pasca bayar.

Bukan itu saja, Pratama menuturkan kebutuhan NIK juga saat ini banyak banyak digunakan oleh perbankan hingga startup seperti Gojek, Grab, OVO dan layanan digital lain.

"Memang semakin banyak yang memanfaatkan layanan dari dukcapil. Namun bila dibebankan ke pihak yang mau mengakses tentu ini menambah beban masyarakat juga. Baiknya ini menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah dan DPR," ucapnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

keamanan siber ditjen dukcapil nomor induk kependudukan - NIK
Editor : Rio Sandy Pradana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper
To top