Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana menyiapkan program layanan Digitalization Broadcasting System (DBS) untuk memastikan wilayah-wilayah yang belum terjangkau program Analog Switch Off (ASO) bisa ikut menikmati siaran digital.
Pasalnya, terdapat sebanyak 113 wilayah siaran di 173 kabupaten/kota belum tercakup dalam wilayah ASO lantaran belum terlayani siaran TV terestrial analog.
Menanggapi wacana tersebut, Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Syafril Nasution berharap dengan adanya sistem digital, ke depannya sudah tidak ada lagi wilayah yang tidak terjangkau siaran televisi.
"Dengan sistem analog saat ini, tentu akan besar biaya membangun infrastruktur di wilayah yang nilai ekonominya rendah. Namun dengan sistem multiplex maka cukup satu infrastruktur untuk dipakai bersama-sama atau co-sharing," katanya, Selasa (12/4/2022).
Sebelumnya, Direktur Pengembangan Pitalebar Kemenkominfo Marvels Situmorang mengatakan kendala utama yang membuat masih banyak wilayah di Indonesia tidak mendapat layanan televisi terestrial adalah keadaan atau kondisi geografis dan biaya pembangunan infrastruktur yang cukup mahal.
Dia menyebut, selama ini masyarakat di daerah yang belum terjangkau siaran terestrial itu menikmati siaran TV melalui sistem satelit dengan antena parabola.
"Ada yang berbayar/berlangganan, ada yang gratis yang masyarakat cukup membeli antena dan receiver-nya saja," ujar Marvels.
Menurutnya, perubahan teknolologi penyiaran dari analog ke digital menjadi momentum untuk meningkatkan jangkauan siaran TV di daerah-daerah yang saat ini belum tercakup siaran analog.
Guna mewujudkan hal itu, sambung Marvels, Kemenkominfo berencana menjadikan 113 wilayah siaran di 173 kabupaten/kota yang tidak tercakup wilayah ASO itu masuk dalam sasaran DBS.
"Melalui program DBS, akan dilakukan pembangunan sistem penyiaran digital high end [pemancar, studio dan capacity building] bagi Lembaga Penyiaran Publik [LPP] TVRI. Program ini selain meningkatkan jangkauan siaran digital TVRI juga untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas LPP TVRI setara dengan lembaga penyiaran publik dunia seperti NHK, BBC, dan lainnya," tutur Marvels.
