Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika harus dapat mendorong pemerintah daerah meletakan datanya di Pusat Data Nasional (PDN) agar kapasitas PDN dapat terisi penuh. Jika gagal, akan terdapat banyak kapasitas yang mubazir dan tidak terpakai.
Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDIEC) M. Tesar Sandikapura mengatakan dengan 42.000 cors prosesor yang dimiliki oleh PDN, diprediksi jumlah server yang tersedia nantinya sebanyak 5.000 server lebih.
Jumlah tersebut, kata Tesar, terlalu banyak jika hanya untuk melayani kementerian dan lembaga pemerintahan. Kapasitas di PDN akan banyak yang kosong, kecuali pemerintah pusat berhasil mendorong para pemerintah daerah untuk menaruh datanya di PDN.
“Terlalu besar kecuali seluruh aplikasi dan data milik pemerintah daerah juga masuk ke dalam pusat data nasional,” kata Tesar, Minggu (25/4/2021).
Meski demikian, Tesar mengatakan pada awal-awal keberadaan pusat data nasional, kapasitas PDN berisiko kosong sebagian.
Sejumlah pemerintah daerah akan menahan diri untuk memindahkan data karena mereka sudah merasa nyaman dengan menggunakan sistem server yang ada saat ini.
Tesar juga menjelaskan dengan mengumpulkan seluruh server di dalam satu pusat data, maka ke depan seharusnya tidak perlu lagi anggaran bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pengadaan server untuk kebutuhan digitalisasi.
“Kalau yang sudah bagus servernya seperti Jakarta dan Bandung, akan menahan diri, kecuali untuk sistem cadangan, mungkin masih bersedia,” kata Tesar.
Tesar memperkirakan untuk membangun pusat data nasional dengan 42.000 cors dan kapasitas penyimpanan sebesar 72 petabyte dibutuhkan dana sekitar Rp200 miliar – Rp300 miliar hanya untuk perangkat kerasnya saja. Asumsinya harga per 8 core sekitar Rp50 juta.
Jika ditambahkan dengan biaya untuk pengadaan gedung dan lain sebagainya, Tesar memperkirakan biayanya sekitar Rp500 miliar – Rp900 miliar.
“Kalau di atas Rp1 triliun sepertinya kurang wajar,” kata Tesar.
Adapun mengenai keterlibatan pemain lokal dalam menjaga data pemerintah, menurutnya, hal tersebut diperbolehkan saja selama terdapat kapasitas data yang tidak dapat ditampung di PDN.
