Bisnis.com, JAKARTA — Keberadaan pusat data nasional (PDN) di Batam dinilai akan menjadi beban baru bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, karena harus mengeluarkan biaya tranportasi dan lain sebagainya untuk memindahkan data yang dimiliki saat ini ke Batam.
Jika ingin dipaksakan, PDN di Batam dinilai lebih cocok untuk Disaster Recovery Center (DRC) yaitu, sebuah tempat khusus untuk menempatkan sistem, aplikasi, hingga data-data cadangan sebuah perusahaan atau pemerintahan untuk mengantisipasi kerusakan, bukan sebagai pusat data nasional.
Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDIEC) M. Tesar Sandikapura memperkirakan saat ini sekitar 70 persen hingga 80 persen pengembangan teknologi di pemerintahan masih berada di Pulau Jawa.
Dengan ditempatkannya pusat data nasional di Batam, maka beberapa data fisik yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pusat harus dipindahkan kepada Batam, sehingga mengeluarkan ongkos baru. Ongkos dapat membengkak jika ternyata terjadi sejumlah permasalahan selama penyimpanan di Batam.
“Beberapa pemerintahan tidak berbasis komputasi awan, sehingga dia harus datang secara fisik. Jadi itu kendala dari sisi biaya juga besar karena jaraknya terlalu jauh,” kata Tesar, Minggu (25/4/2021).
Tesar mengusulkan agar pusat data di Batam tidak diperuntukan sebagai pusat data utama, melainkan pusat data cadangan atau Disaster Recovery Center (DRC).
Pusat data nasional yang utama tetap berada di Pulau Jawa agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat menghemat ongkos perawatan data.
Dia menduga rencana pembangunan PDN di Batam hanya sebatas proyek properti, bukan murni untuk menciptakan wadah untuk satu data nasional.
Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan pemerintah berencana membangun pusat data nasional (PDN) di Batam. Pembangunan di mulai pada 2022 dan ditargetkan rampung pada 2025.
Batam dipilih karena memiliki infrastruktur pendukung seperti pasokan serat optik, listrik dan air. Pemerintah juga mempertimbangkan aspek geostrategis.
Rencananya PDN akan didukung dengan prosesor sebanyak 42.000 cors dan kapasitas penyimpanan sekitar 72 petabyte.
“Keberadaan Pusat Data Nasional akan dapat mendorong efisiensi fiskal secara signifikan. Saya memperkirakan tidak kurang dari Rp 20 triliun per tahun efisiensi fiskal Indonesia,” kata Johnny.
