Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah perlu segera melakukan seleksi atas lembaga penyiaran swasta (LPS) yang ingin terlibat sebagai penyelenggara multipleksing.
Pasalnya pekerjaan rumah terbesar dalam migrasi siaran analog ke digital bukan penyelenggaraan multipleksing saja, melainkan sosialisasi dan pengadaan set top box (STB).
Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia-ITB Ian Yosef M. Edward mengatakan dengan percepatan seleksi penyelenggara multipleksing, pemerintah memiliki waktu yang lebih luas untuk melakukan uji coba atau mengalihkan siaran analog ke digital secara bertahap.
Dengan uji coba dan migrasi secara bertahap tersebut, Ian meyakini proses peralihan siaran analog ke digital akan lebih mulus.
“Mereka juga harus sosialisasi ke masyarakat dan itu butuh waktu yang lama. Digital kualitasnya lebih bagus. Sebenarnya sosialisasi yang lebih berat,” kata Ian kepada Bisnis, Kamis (4/3/2021).
Dia mengatakan pemerintah dan LPS harus menyiapkan STB agar masyarakat yang masih menggunakan tv analog tidak kaget ketika layanan tersebut diputus dan dialihkan ke digital.
Sementara itu, Wakil Ketua I Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Neil Tobing mengatakan berdasarkan data yang dimiliki, terdapat 35 juta kepala keluarga yang belum mempunyai STB.
Para penyelenggara multipleksing dari LPS hanya sanggup memberikan 8,7 juta STB. Artinya terdapat sekitar 26 juta lebih kepala keluarga yang berpotensi tidak memiliki STB ketika ASO dilakukan pada November 2022.
“Apakah ada kelonggaran APBN untuk STB? Anggaplah 1 STB senilai Rp200.000 berarti 27 juta STB sekitar Rp5,4 triliun untuk STB saja,” kata Neil.
Dia mengatakan ATVSI hakikatnya mendukung program migrasi siaran analog ke digital. Tetapi dia berharap pemerintah juga terlibat lebih dalam dengan membantu menyediakan STB bagi masyarakat untuk meringankan beban masyarakat dan industri.
