Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Alasan Efisiensi, Presiden Jokowi Bubarkan BRTI

Presiden Jokowi membubarkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dengan alasan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahah.
Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko - Bisnis.com 30 November 2020  |  10:01 WIB
Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengucap sumpah saat acara pelantikan di Jakarta, Rabu (19/12/2018). Sebanyak sembilan orang dilantik sebagai anggota BRTI periode 2018-2022. - JIBI/Abdullah Azzam
Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengucap sumpah saat acara pelantikan di Jakarta, Rabu (19/12/2018). Sebanyak sembilan orang dilantik sebagai anggota BRTI periode 2018-2022. - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah membubarkan sejumlah badan dan lembaga negara nonstruktural. Salah satunya adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pencembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi Dan Industri Nasional, Badan Pertiivibangan Telekomunikasi, Komis Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, maka badan dan lembaga-lembaga tersebut dibubarkan dan dialihkan.

Dalam Perpres yang diterima Bisnis.com, Minggu (29/11/2020), pembubaran dilakukan sebagai langkah efisiensi dan efektivitas yang sedang digalakan oleh pemerintah.

“Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahah serta untuk mencapai rencana strategis pembangunan nasional, perlu membubarkan 10 lembaga nonstruktural,” tulis Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2020.

Setelah dibubarkan, pelaksanaan tugas dan fungsi BRTI akan dialihkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Pengalihan dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Dengan dikeluarkannya perpres ini maka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/2018 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi telekomunikasi brti
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top