Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Bidang Infrastruktur Broadband Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Nonot Harsono berpendapat jika pemerintah gagal memperpanjang waktu peluncuran Satelit Multifungsi Satria, maka pemerintah bakal mengeluarkan ongkos tambahan untuk memarkir Satelit Satria.
Pasalnya, Satelit Satria akan hadir lebih dahulu dibandingkan dengan slot satelitnya. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan anomali dan baru pertama kali terjadi di Indonesia.
“Biasanya slot orbit satelitnya dulu yang ada, tetapi ini justru satelitnya sudah ada, slotnya belum. Kondisi seperti itu kan baru pertama kali,” kata Nonot kepada Bisnis, Kamis (19/11).
Meski demikian, sambungnya, kondisi tersebut masih dapat berubah. Dia menjelaskan kepastian nasib proyek Satelit Multifungsi Satria pascapenolakan perpanjangan waktu peluncuran oleh ITU, ditentukan oleh perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan yang membangun satelit.
Adapun mengenai peluang pemanfaatan orbit 113 derajat bujur timur yang Bakti klaim masih kosong, menurutnya, akan memakan waktu. Sebab, orbit slot satelit tersebut sudah diapit oleh satelit lainnya.
Untuk memanfaatkan orbit maka pemerintah harus berkordinasi dengan pemilik satelit dan memastikan bahwa frekuensi milik Satria tidak akan mengganggu frekuensi satelit lainnya.
“Karena sudah penuh maka harus kordinasi dengan sebelahnya. Satelit itu frekuensinya sedikit maka harus kordinasi yang memakan waktu lama untuk beroperasi. Jika menggunakan orbit yang bekas dipakai satelit lain, maka tinggal menaruh satelit saja di sana,” kata Nonot.
