Bisnis.com, JAKARTA - YouTube menolak klaim bahwa platformnya membantu mempromosikan dan menyebarkan informasi yang salah seputar pemilu Amerika Serikat (AS) 2020, dengan mengatakan video paling populer terkait pemilu berasal dari sumber otoritatif.
Melansir The Verge pada Jumat (13/11/2020), YouTube juga mengklaim mengambil tindakan untuk menghentikan penyebaran video yang berisi klaim palsu atau menyesatkan dengan tidak menampilkannya di hasil penelusuran atau melalui mesin rekomendasinya.
"Seperti perusahaan lain, kami mengizinkan video ini karena diskusi tentang hasil pemilu & proses penghitungan suara diizinkan di YT. Video-video ini tidak ditampilkan atau direkomendasikan dengan cara yang menonjol, "tulis YouTube dari akun YouTubeInsider-nya sebagai tanggapan atas tweet dari jurnalis Bloomberg Mark Bergen, yang mengkritik perusahaan yang lambat dan tidak konsisten dalam moderasi konten pemilu.
Lebih lanjut, disebutkan bahwa video paling populer tentang pemilu berasal dari organisasi berita resmi. Rata-rata, 88 persen video dalam 10 hasil teratas di AS berasal dari sumber autentikasi tinggi saat orang-orang menelusuri konten terkait pemilu.
Video paling populer tentang pemilu berasal dari organisasi berita resmi. Rata-rata, 88% video di 10 hasil teratas di AS berasal dari sumber autentikasi tinggi saat orang-orang menelusuri konten terkait pemilu.
YouTube tidak mengungkapkan apa yang dianggapnya otoritatif, juga tidak memecah persentase pandangan konten pemilu yang berasal dari pengguna yang mengetikkan frasa ke dalam kotak pencarian alih-alih mengikuti saluran tertentu, mencari saluran tersebut, atau menemukannya melalui Facebook, Reddit, atau jejaring sosial lainnya.
Meskipun 10 hasil teratas untuk konten pemilu mungkin berisi sumber media arus utama, YouTube tampaknya tidak mengakui seberapa sering pengguna mencari video dari sumber yang tidak dapat dipercaya atau menemukannya secara online melalui cara lain.
YouTube mendapat kecaman menjelang dan setelah Hari Pemilu karena mengizinkan video dari organisasi seperti One America News Network yang secara keliru mengatakan Presiden Donald Trump memenangkan pemilihan ulang dan bahwa penipuan pemilih massal bertanggung jawab atas kekalahannya dari Presiden terpilih Joe Biden.
Tidak seperti Facebook dan Twitter, yang secara agresif melabeli dan menghapus tautan dan postingan yang menyebarkan informasi palsu seputar pemilu, YouTube mengatakan hal itu memungkinkan orang untuk mendiskusikan hasil pemilu dan proses seperti penghitungan suara, bahkan jika mereka melakukannya dengan cara yang menyebar. konspirasi yang tidak terbukti atau menawarkan klaim yang salah atau menyesatkan.
YouTube mengklaim itu menangkal penyebaran konten semacam itu dengan membatasi seberapa dapat ditemukan video-video ini menggunakan pencarian dan mesin rekomendasinya.
Namun, YouTube tampaknya berjuang dengan cara menahan penyebaran video yang diunggah ke platformnya di jejaring sosial lain seperti Facebook, di mana video tersebut sering menjadi viral terlalu cepat sebelum salah satu perusahaan dapat memperlambat penyebarannya.
Dalam contoh yang menampilkan proses di mana YouTube membantu memperkuat informasi yang salah, Vice melaporkan klaim palsu yang menyatakan bahwa RealClearPolitics telah membatalkan seruan Pennsylvania untuk mendukung Biden, yang kemudian diedarkan oleh pengacara Trump Rudy Giuliani hingga saluran YouTube sayap kanan The Next News Jaringan memublikasikan video yang mengulangi klaim tersebut.
Video itu kemudian diedarkan di Facebook terutama melalui tautan yang diposting ke grup pribadi, yang menyulitkan moderator Facebook untuk menekan penyebarannya. Sementara itu, The Next News Network mengumpulkan penayangan dan bahkan menjual barang dagangan di bawah video, pemotongan pendapatannya masuk ke YouTube, lapor Vice.
YouTube mengatakan menggunakan panel pemilu yang disematkan di bagian atas penelusuran terkait pemilu yang mengarahkan pengguna ke laman web Google-nya dengan hasil pemilu terverifikasi. Tindakan ini juga menghapus iklan dari video tertentu yang merusak kepercayaan pada pemilu dengan informasi yang terbukti salah.
