Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemerintah akan Blokir Medsos, Kebebasan Masyarakat Terancam

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menilai Kemenkominfo tidak bisa melakukan pemblokiran medsos secara sepihak karena berisiko mencancam kebebasan.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com 20 Oktober 2020  |  13:01 WIB
Ilustrasi - Istimewa
Ilustrasi - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA- Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menilai langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melawan derasnya arus infodemi dengan memblokir media sosial tidak bisa dilakukan secara sepihak.

Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet Ika Ningtyas mengatakan bahwa media sosial tidak hanya menampung kepentingan pemerintah, melainkan juga merupakan hak warga negara untuk berekspresi, berpendapat, dan ada begitu banyak kepentingan ekonomi di dalamnya.

“Kalau hanya sepihak dan dinilai Kominfo saja tentunya ini tidak fair, karena Kominfo bagian dari pemerintah yang punya sisi subjektif dan memiliki konflik kepentingan,” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Selasa (20/10/2020).

Dia berharap agar upaya pemerintah tidak menjadi alat baru untuk memberanguskan kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negaranya. Pemerintah harus melibatkan semua stakeholder yang terlibat blokir media sosial ini. Pasalnya, konteks hoaks bisa menjadi bias bila hanya dilihat dari pihak tertentu saja.

“Harus ada lembaga independen yang terlibat agar hoaks bisa dibuktikan secara hukum juga. Apa landasan konteks itu hoaks, bagaimana mengetahuinya, kriterianya apa saja. Blokir medsos ini berpeluang mengancam kebebasan berekspresi orang,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa konteks blokir media sosial ini makin gencar dilakukan setelah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Ada beberapa konten yang dilabeli hoaks oleh pemerintah, padahal asosiasi melihat kandungan dari konten tersebut hanya bernada kritik atas UU tersebut.

“Harus dipastikan siapa yang akan menentukan bahwa konten di media sosial itu ada hoaks. Kami justru melihat ada sebuah kegagapan dari pemerintah untuk merespon banyaknya kritik atas penolakan UU Cipta Kerja. Lahirnya peraturan ini untuk merespon saat UU ini disahkan,” katanya.

Dia mengatakan saat ini media sosial menjadi wadah masyarakat untuk memberikan kritik, pandangan, dan kampanye untuk menyalurkan keresahaan sehingga perlu upaya yang jelas dalam filtrasi yang dilakukan, khususnya pada kontek hoaks.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

telekomunikasi kominfo
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top