Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

IMEI Ponsel Ilegal Tak Diblokir, Pemerintah Dianggap Tak Serius

Pengamat gawai menilai pemblokiran IMEI ponsel ilegal bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menganggap tidak serius.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com 27 Agustus 2020  |  15:20 WIB
Ilustrasi penggunaan ponsel.  - Dok. Istimewa
Ilustrasi penggunaan ponsel. - Dok. Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat gawai Lucky Sebastian menyebutkan kendala yang terjadi akan rencana aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI) berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Dia menyebutkan bahwa secara aturan, blokir sistem ini sudah berlaku sejak 18 April 2020. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan aturan tersebut.

“Akibatnya melalui obrolan warganet, kendala ini menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat menurun, dan menganggap pemerintah tidak serius. Mereka menganggap aturan blokir IMEI ini akan menjadi seperti aturan pendaftaran SIM, yang akhirnya tidak terasa gunanya,” katanya, Kamis (27/8/2020).

Dia mengatakan bahwa kendala itu pun seperti kebutuhan perangkat keras Equipment Identity Register (EIR) dan Central Equipment Identity Register (CEIR), serta detail pelaksanaan SOP.

Dia mengatakan bahwa sempat dikabarkan setelah perangkat keras siap, aturan dapat berjalan di 24 Agustus 2020, tetapi ternyata masih terkendala dari sisi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum berjalan.

“Kemudian diperkirakan 31 Agustus ini bisa berjalan dan sedang kita nanti. Kalau di tanggal tersebut aturan yang seharusnya baik dan melindungi ini tidak bisa dieksekusi juga, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan lebih tergerus lagi, dan mungkin akan berpengaruh terhadap kepercayaan kepada kebijakan lain pemerintah di masa mendatang,” terangnya.

Dia melihat bahwa permasalahan realisasi saat ini selain berada di SOP. Dari pihak pemerintah masih saling melemparkan tanggung jawab, padahal yang dibutuhkan saat ini adalah sinergi dari setiap pemerintah yang terkait.

“Dari awal ditandatangani memang kebijakan blokir IMEI ini masih setengah matang, banyak detail dan peraturan yang masih dalam bentuk draft dan usulan,” ujarnya.

Menurutnya, dari empat pihak yang terlibat, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan operator sebagai eksekutornya masih belum memiliki kejelasan akan bagiannya dalam SOP di aturan tersebut sehingga seringkali terlihat layaknya saling lempar tanggung jawab.

Diketahui, aturan IMEI sudah sejak tahun lalu disosialisasikan, tepatnya terhitung mulai disahkan peraturan menteri dari Kemendag, Kemenperin, dan Kemkominfo pada 18 Oktober 2019 dan diimplementasikan pada 18 April 2020.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ponsel imei
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top