Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga riset siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) menilai salah satu sektor yang bisa membantu lompatan besar ekonomi adalah dari industri siber Tanah Air.
Pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan bahwa jika mengacu pada data riset Google 2019, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai US$133 miliar atau lebih dari Rp1.832 triliun.
“Prediksi Google ini keluar sebelum ada krisis Covid-19. Memang pastinya ada banyak penyesuaian. Namun, satu hal penting yang kita lihat, krisis ini mendorong proses digitalisasi berjalan dengan sangat cepat dan artinya konsumsi lewat layanan digital juga naik,” terangnya kepada Bisnis, Senin, (17/8/2020).
Dalam pidato kenegaraan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pekan lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia harus bisa melakukan lompatan ekonomi dalam krisis Covid-19.
Hal ini mengacu pada banyaknya negara yang mengalami resesi akibat Covid-19, di sana ada peluang Indonesia untuk muncul sebagai kekuatan baru minimal di kawasan regional.
Hal ini bisa terjadi mengingat modal penting Indonesia lewat konsumsi dalam negeri. Hal yang sama menyelamatkan Indonesia dari krisis 1998 dan 2008 ketika konsumsi dalam negeri dan UMKM membantu Indonesia dari krisis berkepanjangan.
“Jadi apa yang disampaikan Bapak Presiden untuk melakukan lompatan besar ekonomi salah satunya lewat industri siber. Masalahnya adalah di sisi kemandirian. Infrastruktur internet jangan mengekor ke asing, lalu secara perlahan kita harus medorong platform digital lokal berkembang dan dipakai masyarakat. Gojek sudah membuktikan bisa dan berhasil,” kata Pratama.
Pratama juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah menarik pajak dari layanan digital asing seperti Google, Netflix, dan Spotify.
Namun, pekerjaan rumah masih panjang karena pada era digital, menarik pajak memang sulit, tetapi ada yang lebih penting dan masih belum diselesaikan di Indonesia, yaitu pengelolaan data.
“Pertama, pengelolaan data ini menyangkut uang yang sangat besar. Bisa kita lihat saat kementerian kita harus membeli data yang mahal dari para pemilik platform, kebetulan sebagian besar dari luar negeri. Lalu lebih penting menyangkut keamanan data yang berimbas pada keamanan pertahanan nasional kita,” jelas Pratama.
Menurutnya, dengan memenuhi kebutuhan siber di dalam negeri, Indonesia bisa melakukan lompatan ekonomi cukup besar. Namun, syaratnya jelas pemenuhan kebutuhan infrastruktur siber harus dipenuhi, penguatan sumber daya manusia dan riset teknologi juga harus diprioritaskan.
“Pada akhirnya pemenuhan itu disuplai oleh ekosistem siber dalam negeri. Tak kalah penting, dengan kemandirian akan membuat kedaulatan siber negara kita makin kuat.”
