Dorong Inklusi Keuangan Digital di Pesantren, Ini Langkah Pemerintah

Rahmad Fauzan
Jumat, 14 Agustus 2020 | 02:15 WIB
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Persekonomian Iskandar Simorangkir membuka Forum Digital Indonesia-Australia, di Jakarta, Rabu (31/1)./JIBI-Felix Jody Kinarwan
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Persekonomian Iskandar Simorangkir membuka Forum Digital Indonesia-Australia, di Jakarta, Rabu (31/1)./JIBI-Felix Jody Kinarwan
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong sinergi program antar stakeholder keuangan digital untuk mengembangkan keuangan syariah inklusif di pondok pesantren (ponpes) dan lembaga pendidikan.

Hal tersebut dilakukan pihak kementerian sebagai bagian dari Program Reset dan Transformasi Ekonomi dalam mempercepat program pemulihan ekonomi nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan sinergi program keuangan digital merupakan pendekatan hulu hingga hilir berbasis keuangan digital.

Hal tersebut meliputi edukasi dan literasi keuangan berbagai program Kementerian/Lembaga (K/L), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta nasional, serta monitoring dan evaluasi secara digital dalam rangka peningkatan keuangan inklusif dan syariah.

Implementasi sinergi program keuangan digital juga didukung stakeholder terkait, antara lain PT Telkom Indonesia, PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja, Digital Warga Nusantara, K/L, BUMN, dan swasta nasional, sehingga diharapkan dapat menjadi one stop service melalui iPesantren dalam rangka edukasi/literasi keuangan, serta monitoring dan evaluasi efektivitas sinergi program antar stakeholder.

“Dengan iPesantren diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan keuangan syariah dan inklusif di ponpes dan lembaga pendidikan, serta masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Ponpes memiliki potensi besar dalam mendukung program unggulan ekonomi nasional,” kata Iskandar dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Kamis (13/8/2020).

Dari 28.194 pondok pesantren, sekitar 44 persen atau 12.400 pesantren memiliki potensi di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Hal tersebut membuka potensi agribisnis yang dapat menggerakkan ekonomi pesantren dan pedesaan.

Pada tahap awal piloting iPesantren akan dilaksanakan di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon dan 100 ponpes binaannya.

Langkah tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengambil langkah extraordinary dengan melakukan berbagai program seperti Exit Strategy, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta Reset dan Transformasi Ekonomi.

Seperti diketahui, terdapat 5 program utama, yaitu Indonesia Aman, Sehat, Berdaya, Tumbuh, dan Bekerja.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Penulis : Rahmad Fauzan
Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper