Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah dinilai masih memiliki waktu cukup panjang untuk mengejar target 3.500 perusahaan rintisan pada 2024 meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020 terhadap kementerian dipangkas.
Seperti diketahui, dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Kemenparekraf dipangkas menjadi Rp3,32 triliun berdasarkan Perpres 72/2020 dari sebelumnya Rp5,36 triliun.
Pemangkasan anggaran juga dilakukan terhadap Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) yang juga melakukan pengembangan startup dari RP42,1 triliun menjadi Rp1,87 triliun.
Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia (Atsindo) Handito Juwono mengatakan waktu yang dimiliki pemerintah masih cukup panjang lantaran proses realisasi target 3.500 startup 2024 baru berjalan pada tahun pertama.
"Tapi 'untungnya' kan ini baru tahun pertama, sehingga kalaupun tahun pertama jeblok, masih bisa dikejar pada tahun-tahun berikutnya," kata Handito kepada Bisnis, Kamis (9/7/2020).
Selain itu, lanjut Handito, pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah dapat dipahami mengingat beban berat yang harus ditanggung APBN dengan penerimaan yang jauh menurun akibat pandemi Covid-19.
Meskipun, hal tersebut tidak menutupi kenyataan bahwa kehadiran 3.500 startup dalam 5 tahun ke depan seperti yang telah ditargetkan dinilai sangat vital sebagai pemicu proses transformasi digital, pertumbuhan ekonomi digital, dan keseluruhan pertumbuhan perekonomian negara.
Sementara itu, pemangkasan anggaran dikatakan tidak akan memberikan dampak negatif bagi minat investasi di ekosistem startup Tanah Air.
Handito menilai pihak investor tidak terlalu peduli dengan pemangkasan anggaran yang memengaruhi proses pengembangan startup. Sebaliknya, pihak investor dikatakan cenderung 'senang' karena valuasi startup akan lebih kecil ketika ekosistem kurang mendukung.
"Hal tersebut tidak akan terlalu mempengaruhi minat investasi di ekosistem startup. Selain itu, para founder dan pelaku startup tidak boleh terlalu tergantung kepada pemerintah," tegasnya.
