Bisnis.com, JAKARTA – Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute, meminta pemerintah untuk lebih serius dalam menangani server website atau lamannya agar meminimalisir terjadinya server-down yang acap kali terjadi sehingga mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.
“Server [pemerintah] harus disiapkan untuk bisa memiliki kapasitas yang cukup untuk dapat diakses ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu bersamaan termasuk jalur akses nya dari internet exchange ke server berada,” terangnya saat dihubungi Bisnis, Rabu, (15/4).
Heru menilai bahwa kesiapan website pemerintah untuk potensi membludaknya trafik masih minim dan cenderung tidak siap, karena sering sekali terjadi kegagalan sistem server.
“Ya memang tidak siap. Yang penting ada aja dulu. Kalau pun macet ya dibiarkan saja, nanti kan masyarakat akan cari waktu sendiri di mana saat kosong. Seperti dini hari atau Subuh. [Website pemerintah] tidak diprediksi bila yang akses dalam waktu bersamaan banyak. Sebab biasanya uji coba kan paling beberapa orang saja,” jelasnya.
Heru berharap bahwa ke depan agar kebutuhan akses server untuk diperhatikan, apalagi dengan kebutuhan masyarakat untuk mengakses informasi dari pemerintah, seperti Covid-19, Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),dan yang belum lama terjadi, yaitu Pendaftaran Kartu Pra Kerja.
“Kedepan, Harus sudah diperkirakan sebelumnya. Semoga ada perubahan dan perbaikan ke depannya,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Masyarakat Telematika (Mastel) Indonesia Kristiono menilai bahwa dalam situasi pandemi Covid -19 saat ini , situs prakerja dan cpns pasti menarik minat banyak orang.
“Karena selain banyak angkatan kerja yang belum bekerja juga jutaan pekerja yg kena PHK . Berarti potensi terjadinya trafik masuk yang sangat tinggi yang dapat berakibat sistem tidak bekerja optimal dan bahkan down sehingga perlu desain sistem dan kapasitas yang memadai agar terhindar dari kondisi buruk tersebut,” jelasnya.
Kristiono menyebutkan bahwa biasanya, kejadian tersebut terjadi lantaran kapasitas server yang tidak diperbaharui, padahal ada trafik besar yang jauh lebih tinggi yang akan mengunjungi laman pemerintah.
Sementara itu, Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung Ian Joseph Matheus Edward menilai terdapat beberapa kemungkinan terjadinya kegagalan sistem server, seperti sistem tidak redundant dengan fail over atau performance server dan kemampuan aplikasi tersebut.
“Selain itu, website pemerintah yang juga memiliki keamanan yang lemah, harus punya Sistem deteksi intrusi (IDS) dan Sistem Prevensi Intrusi (IPS/instrusion prevention system), serta perlu ada maintenance secara berkala dengan sistem preventive maintenance dan predictive maintenance,” terangnya.
Menurutnya, preventif perlu dilakukan satu tahun dua kali, agar jangan sampai ada kegagalan saat diakses masyarakat.
“Kemudian, Predektif perlu dilakukan, agar admin melihat secara statistik terhadap gangguan atau hal yang bermasalah, maka dapat segera dilakukan maintenance,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
