Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ini Skema Pemblokiran Ponsel Ilegal yang Ditetapkan Pemerintah

Selama pemerintah belum menentukan skema pemblokiran ponsel ilegal, apakah menggunakan whitelist atau blacklist?
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com 28 Februari 2020  |  17:00 WIB
Siswa menggunakan gawai saat mengerjakan soal UASBN 2019 di SMA Negeri 9 Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (18/3/2019). - ANTARA/Novrian Arbi
Siswa menggunakan gawai saat mengerjakan soal UASBN 2019 di SMA Negeri 9 Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (18/3/2019). - ANTARA/Novrian Arbi

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan seluruh operator sepakat menggunakan skema whitelist untuk memblokir ponsel ilegal di Indonesia berbasis International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail usai menggelar rapat dengan ketiga kementerian, di kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (28/2/2020). Rapat itu dihadiri oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo.

Ismail menyebutkan penggunaan skema whitelist juga telah disepakati oleh seluruh operator di Indonesia. Dia mengklaim keputusan itu diambil untuk melindungi kepentingan masyarakat.

“Ya skema itu [diambil] supaya masyarakat tidak terlanjur beli, baru diblokir. Pertimbangannya melindungi kepentingan masyarakat, mitigasi resiko masyarakat yang terlanjur membeli gawai kemudian diblokir,” lanjutnya.

Ismail menjelaskan perbedaan antara skema blacklist dan whitelist ada pada saat aktivasi perangkat selular atau ponsel.

Skema whitelist akan membuat ponsel yang kode IMEI tidak terdaftar dalam data base Kementerian Perindustrian, akan dinonaktifkan dari layanan seluler sejak awal. Dengan demikian, ponsel legal yang memiliki IMEI terdaftar di Kemenperin yang bisa mendapatkan sinyal seluler.

Sementara itu, skema blacklist memungkinkan ponsel ilegal dengan IMEI yang tidak terdaftar di data base Kemenperin, dapat dinyalakan dan menerima sinyal seluler sementara waktu. Namun demikian, dalam beberapa hari setelah ponsel diaktifkan, sistem pendeteksi ponsel ilegal akan melakukan identifikasi dan akan dinotifikasi untuk diblokir.

Intinya, black list itu pada saat masyarakat beli hape tersebut bisa  on dahulu. Normally on. Setelah itu baru dianalisa apakah perangkat itu legal atau tidak legal. Nah, kalau ilegal nanti diberi notifikasi baru diblokir,” lanjutnya.

Kendati demikian, lanjutnya regulasi ini berlaku ke depan, sehingga bagi masyarakat yang saat ini perangkatnya telah aktif namun IMEI tidak terdaftar di Kemenperin tidak perlu resah.

Menurutnya, [erangkat yang sudah aktif sebelum masa pemberlakuan kebijakan akan tetap dapat tersambung ke jaringan bergerak seluler sampai perangkat tersebut tidak digunakan lagi atau telah rusak.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

imei ponsel ilegal
Editor : Yustinus Andri DP
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top