Transaksi Dagang-el dengan Pemerintah Diprediksi Terus Meningkat

Kebijakan pemerintah yang mendorong proses pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik (e-katalog) dinilai menjadi peluang tersendiri bagi pelaku usaha dagang elektronik.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com 17 Februari 2020  |  22:55 WIB
Transaksi Dagang-el dengan Pemerintah Diprediksi Terus Meningkat
Ilustrasi e-commerce - CC0

Bisnis.com, JAKARTA – Volume dan nilai transaksi antara pelaku usaha sektor dagang elektronik (dagang-el) dengan pemerintah diprediksi akan terus meningkat.

Bendahara Asosiasi Modal Ventura Untuk Startup Indonesia (Amvesindo) Edwar Ismawan Chamdani mengatakan langkah pemerintah yang terus memacu proses pengadaan barang dan jasa menggunakan katalog elektronik (e-katalog) memunculkan peluang tersendiri bagi para pelaku usaha dagang el.

Hal itu menurutnya, akan membuat transaksi dalam bentuk  business-to-goverment (B to G) akan makin marak dalam beberapa tahun ke depan.

 Transaksi dan kesepakatan berbentuk B to G yang melibatkan dagang-el akan makin berkembang. Hal itu tak lepas dari  kebijakan pemerintah terus menambah porsi e-katalog agar efisiensi dari proses tender bisa tercapai dengan transparans,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (17/2/2020).

Menurutnya, skema B2G akan lebih menguntungkan bagi pelaku usaha dagang-el.  Pasalnya dalam tiap proses lelang atau transaki volume pembelian oleh pemerintah rata-rata cukup besar.

Dia mengakui, skema itu menurutnya akan berdampak pada terbatasnya margin usaha yang diterima oleh perusahan dagang-el. Namun dengan volume pembelian yang besar dan kepastian proses pengadaan membuat para pelaku usaha dagang-el tetap tertarik ikut serta masuk ke pengadaan dalam entuk B to G.

Menurutnya, bagi pelaku e-commerce yang ingin merambah sektor B to G harus memperhatikan beberapa faktor.  Salah satunya kesiapan tim internal terhadap proses integrasi sistem dan standar operasi perusahaan (SOP) yang diterapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atau sistem pengadaan di instansi pemerintahan lainnya.

Selain itu tentu harus ada sistem atau teknologi yang menjaga agar harga produk yang ditenderkan tetap sesuai dengan harga pasar, sehingga tidak menjadi temuan auditor pemerintah apabila ada perubahan harga yang membuat transaksi tidak kompetitif,” ujarnya

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ecommerce, e-katalog

Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
Editor : Yustinus Andri DP
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top