Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate berupaya menggenjot pendapatan Kemenkominfo di masa jabatannya.
Meski demikian, dia menegaskan langkah yang ditempuh tidak akan membebankan industri telekomunikasi dengan menaikan biaya hak pakai (BHP) yang merupakan bagian dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (BNPB).
Johnny mengatakan kontribusi PNBP pada 2018 lalu mencapai Rp21 triliun. Johnny berambisi untuk menambah angka tersebut melalui perluasan pemasukan atau ekstensifikasi, sehingga pemasukan menjadi berkembang.
Hanya dalam mendorong pertumbuhan PNBP, dia memastikan tidak akan menaikan nilai dari PNBP tersebut.
Dalam rapat dengan pendapat beberapa waktu lalu, Kemenkominfo sempat memberitahukan bahwa PNBP Kemenkominfo pada 2018 senilai Rp21,39 triliun. Angka tersebut diprediksi turun menjadi Rp19,17 triliun pada 2019 akibat penurunan pendapatan dari BHP Frekuensi karena tidak adanya lelang frekuensi.
“Tidak akan [menaikkan PNBP dan pajak], kita akan lihat intensifikasi dan ekstensifikasi,” kata Johnny kepada Bisnis.com, belum lama ini.
Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi memperingatkan Menkominfo agar tidak perlu terlalu fokus dalam mendorong pendapatan. Sebab, keberhasilan Menkominfo sebenanrnya diukur dari keberhasilannya dalam menggerakan industri telekomunikasi.
Di samping itu, sambungnya, kesuksesan Menkominfo juga diukur dari kecepatan dan keadilan akses internet atau kemampuan operator dala menghadirkan internet hingga pelosok, perlindungan data masyarakat dan peran perkembangan ekonomi digital.
“Kalau meningkatkan pendapatan pemerintah, ini sangat mudah. Tetapi apakah memberatkan operator telekomunikasi dan masyarakat atau tidak?” kata Heru kepada Bisnis.com, Kamis (24/10/2019).
Adapun jika Kemenkominfo tetap ingin mendorong pemasukan, kata Heru, Kemenkominfo dapat melakukan lelang frekuensi 700 MHz, dengan menuntaskan terlebih dahulu migrasi televisi analog ke digital.
Dia mengatakan jika Johnny berhasil melakukan hal tersebut, maka Kemenkominfo memiliki frekuensi sekitar 190 MHz.
“[Lelang] yang memungkikan adalah percepatan migrasi analog ke digital sehingga kita punya banyak frekuensi di 700 MHz,” kata Heru.
Adapun mengenai Biaya Hak Penggunaan (BHP) oleh operator seluler, menurutnya sebaiknya diturunkan mengingat industri telekomunikasi yang masuk fase sulit mnyusul faktor ekonomi yang juga sedang turun.
Senada, Presiden Direktur & CEO PT XL Axiata Tbk. Dian Siswarini menilai saat ini industri telekomunikasi sedang kurang bergairah. Dia meminta kepada Menkominfo agar tidak mengeluarkan regulasi yang membuat operator untuk mengeluarkan biaya tambahan atau regulatory charge.
Dian berharap Menkominfo baru mengeluarkan kebijakan yang membantu industri telekomunikasi untuk tumbuh sehingga dapat membangun jaringan telekomunikasi di daerah-daerah yang belum tersentuh.
“Maunya pembangunan ini bisa lebih cepat dan meluas ke seluruh Indonesia. Harapannya adalah produk-produk regulasi yang membuat industri tumbuh lebih cepat dan efisien,” kata Dian kepada Bisnis.com.
Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Hutchison 3 Indonesia Danny Buldansyah juga berharap pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tidak dinaikan saat kondisi industri telekomunikasi kurang optimal.
Dia mengusulkan agar Kemenkominfo mengeluarkan kebijakan yang dapat membuat industri telekomunikasi bergairah sehingga pendapatan operator meningkat dan berdampak pada pemasukan pajak.
“Yang penting adalah kontribusi operator terhadap penerimaan pemerintah itu sebaiknya tidak naik, tetapi dari pajak industri bisa meningkat,” kata Danny.
Presiden Direktur PT Smartfren Telecom Tbk. Merza Fachys berharap lahirnya regulasi-regulasi yang dapat meningkatkan kesehatan penyedia infrastruktur telekomunikasi.
Selain berdampak pada pemasukan pajak, lanjutnya, kesehatan industri akan membuat iklim investasi pada penggelaran infrastruktur telekomunikasi ke seluruh pelosok tanah air makin bergairah.
Sementara itu, Direktur Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) Emma Sri Martini berharap kepemimpinan Menkominfo periode 2019-2024 dapat mengakselerasikan pemerataan layanan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia.
Dia juga berharap Menkominfo dapat mendorong pelaku industri untuk terus membangun infrastruktur jaringan, dan memperluas jangkauan layanan serta kualitasnya.
“Selain itu menjaga tingkat harga yang sesuai kebutuhan dan affordable bagi masyarakat, guna menjaga iklim industri yang sehat dan berkepanjangan,” kata Emma.
