Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

BSSN Yakin RUU Perlindungan Data Pribadi Segera Rampung

Komisi I DPR RI Meutya Hafid pekan lalu mengatakan bahwa pihak DPR RI masih menunggu pihak pemerintah terkait dengan penyelesaian RUU PDP.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 28 Mei 2019  |  11:18 WIB
Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian (kiri) diambil sumpah jabatan saat pelantikannya sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/5/19). - ANTARA/Puspa Perwitasari
Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian (kiri) diambil sumpah jabatan saat pelantikannya sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/5/19). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Siber dan Sandi Negara menargetkan rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi siap sebelum pergantian anggota DPR.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian yakin bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan selesai dalam waktu 4 bulan, tepatnya pada saat masa tugas anggota DPR RI periode 2014—2019 berakhir.

"Kita harus yakin karena undang undang ini kan inisiatif dari DPR RI dan juga ini merupakan kebutuhan masyarakat. Saya yakin dan percaya ini akan bisa segera diselesaikan," ujar Hinsa seusai acara bertajuk Pentingnya Perlindungan Data Pribadi untuk Konsumen di kantor Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Jakarta, Senin (27/5).

Hinsa menambahkan, sesuai dengan fungsi DPR RI sebagai perwakilan rakyat maka lembaga legislatif tersebut seharusnya telah mengerti hal-hal yang dibutuhkan oleh rakyat.

Sementara itu, salah satu anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid pekan lalu mengatakan bahwa pihak DPR RI masih menunggu pihak pemerintah terkait dengan penyelesaian RUU PDP.

Menurutnya, DPR RI tidak akan melakukan pengawasan yang terlalu berlebihan terhadap Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi serta menyerahkan penyelesaian aturan tersebut kepada pemerintah.

"Fungsi pengawasan itu penting, tetapi tidak ada interest yang berlebihan atau kepentingan-kepentingan politik yang menurut saya perlu dikhawatirkan dengan undang-undang ini, karena dari awal semangatnya kami mengikuti pemerintah akan seperti apa," ujar Meutya di dalam seminar bertajuk Menumbuhkan Perlindungan Data Pribadi: Kebutuhan dan Tantangan di Jakarta, Selasa (21/5).

Pada gilirannya, lanjut Meutya, badan legislatif akan terlibat ke dalam pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi ketika aturan tersebut sudah dilimpahkan ke DPR RI dan hanya fokus untuk membahas prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan keamanan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perlindungan data pribadi
Editor : Demis Rizky Gosta
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top