Bisnis.com, JAKARTA — Infrastruktur jaringan penunjang (backbone) telekomunikasi Palapa Ring Barat telah rampung dibangun sejak Maret 2018. Namun, jaringan tersebut masih belum dimanfaatkan kendati harga sewa sudah dirilis pada September.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Anang Latif mengatakan, belum ditekennya perjanjian kerja sama (PKS) antara Badan Layanan Umum itu dengan para operator karena untuk terhubung ke Palapa Ring, diperlukan pembangunan jaringan kabel tambahan.
Menurutnya, pembangunan itu memang memerlukan waktu sehingga belum ada operator yang berani meneken PKS meskipun uji coba sudah berjalan selama 3 bulan.
Sebagai contoh, dia menyebut di Batam terdapat titik interkoneksi yang belum terhubung. Kendati hanya berjarak 10 tahun, operator memerlukan waktu setidaknya untuk mengurus perizinan dan melakukan konstruksi fisik.
"Uji cobanya sudah 3 bulan lebih. Ternyata untuk ke titik itu, di Batam itu ada titik interkoneksi belum ketemu sama operator. Harus membangun serat optik ini," ujarnya dalam jumpa pers di Kantor BAKTI, Senin (26/11/2018).
Sebelumnya, Direktur Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Harry M Zen mengatakan, pihaknya belum bisa menentukan sikap apakah akan memanfaatkan proyek milik pemerintah itu.
Pasalnya, meskipun jaringan tulang punggung sudah terbangun, masih diperlukan belanja modal untuk bisa dimanfaatkan.
"Kami sedang mempelajari mana-mana saja yang memberikan manfaat untuk Telkom Grup," katanya.
Melalui surat keputusan direktur utama BAKTI, pemerintah telah merilis tarif sewa pemanfaatan infrastruktur Palapa Ring Barat. Sebagai contoh, untuk tarif layanan penyediaan kapasitas bandwidth, terdapat empat kategori berdasarkan besarnya investasi.
Pertama, pada ruas Bengkalis—Tebing Tinggi, kapasitas bandwidth 1 Gbps ditawarkan sebesar Rp20 juta per bulan hingga kapasitas 10 Gbps Rp160 juta per bulan.
Kedua, pada ruas Tarempa-Ranai, kapasitas bandwidth 1 Gbps ditawarkan sebesar Rp55,7 juta per bulan hingga kapasitas 10 Gbps seharga Rp445,6 juta per bulan. Ketiga, pada ruas Daik Lingga, kapasitas bandwidth 1 Gbps ditawarkan sebesar Rp23 juta per bulan hingga kapasitas 10 Gbps Rp180 juta per bulan.
Terakhir, bila membeli layanan penyediaan kapasitas bandwidth di tiga proyek, kapasitas bandwidth 1 Gbps ditawarkan sebesar Rp78,9 juta per bulan hingga kapasitas 10 Gbps senilai Rp631,7 juta per bulan. Pemerintah juga menyediakan skema penurunan harga yang dilihat dari jumlah peminat di ruas tertentu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
