Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. melalui anak usahanya PT Satelit Multimedia Indonesia menjadi satu dari tujuh peserta prakualifikasi yang bisa mengikuti lelang proyek satelit jenis high throughput satellite (HTS) yang ditawarkan pemerintah.
VP Corporate Communication Telkom, Arif Prabowo mengatakan pihaknya menggandeng perusahaan asing pengelola slot orbit di atas wilayah Indonesia.
Kendati demikian, dia tak menyebut mitra yang digandeng dalam proyek ini. Dalam pengumuman di situs resmi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), nama konsorsium Telkom yakni Konsorsium PT Satelit Multimedia Indonesia-APT Satellite Company Limited.
Dikutip dari Bloomberg, APT Satellite Company Limited adalah anak usaha APT Satellite Holdings Ltd., perusahaan satelit yang berkantor pusat di Hong Kong. Perusahaan tersebut mengoperasikan satelit di wilayah Asia Pasifik dan menyediakan transponder.
"Yang ikut serta dalam tender HTS pemerintah ini adalah anak perusahaan Telkom yakni PT Satelit Multimedia Indonesia (SMI) yang bermitra dengan perusahaan asing pengelola slot orbit yang berada di atas wilayah nusantara," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (6/9/2018).
Dia menyebut proyek pengadaan HTS merupakan proyek strategis bagi pelaku usaha satelit dan telekomunikasi. Seperti diketahui, satelit berkapasitas 150 hingga 200 Gbps ini akan menghubungkan 150.000 titik.
"Telkom memandang proyek HTS ini adalah salah satu proyek strategis dalam bisnis satelit ataupun bisnis telekomunikasi secara keseluruhan."
Enam perusahaan lain yang terpilih mengikuti lelang yakni Eutelsat, SA; Konsorsium Bakti Untuk Negeri; Konsorsium Dharma Bakti; Konsorsium PSN, Konsorsium Indosat-Lintasarta-JSAT-Teleglobal, dan Viasat, Inc. Tujuh perusahaan ini terpilih mengikuti lelang setelah lolos dalam prakualifikasi dan menyingkirkan dua peserta lainnya.
Sebelumnya, didapatkan empat perusahaan khusus jasa konsultan yakni Deloitte untuk bidang finansial, Sarana Multi Infrastruktur yang menangani skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), Argosat untuk konsultan dari sisi teknis dan Tritech untuk konsultan telekomunikasi.
Satelit jenis HTS merupakan satelit telekomunikasi dengan kecepatan transfer tinggi yang disebut memiliki teknologi terbaru. Melalui satelit ini, daerah-daerah yang tak bisa tersentuh jaringan internet kabel bisa menikmati kualitas internet kecepatan tinggi.
Satelit ini dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP) seperti yang diterapkan pada proyek Palapa Ring. Skema tersebut pun diterapkan pada proyek strategis nasional (PSSN) yang berada di bawah pengawasan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP.
Pada proyek ini, investor akan menanggung modal lebih dulu dan baru mendapat pengganti biaya ketika infrastruktur beroperasi secara komersial (commercial operation date/COD). Pemerintah menggunakan dana universal service obligation (USO) atau dana kontribusi kewajiban pelayanan universal (KPU).
USO atau KPU merupakan anggaran kontribusi operator kewajban pelayanan universal, kontribusi wajib ketika mereka tidak mau membangun daerah terpencil. Yaitu sebesar 1,25% dari pendapatan kotor per tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
