Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan akan menutup Facebook apabila raksasa media sosial ini terbukti gagal melindungi data pribadi penggunanya maupun menindak tegas ‘berita palsu’ selama periode pemilu mendatang.
Beberapa waktu terakhir, Facebook memang bernasib sial dengan terungkapnya pencurian dan penyalahgunaan 50 juta data pribadi penggunanya oleh firma analisis data Cambridge Analytica demi kepentingan kampanye kepresidenan Donald Trump dalam pemilu AS pada 2016.
Hal ini menumbuhkan kekhawatiran bahwa agenda pemilu di Indonesia yang akan dimulai dalam hitungan bulan akan diwarnai oleh kasus serupa.
Menteri Rudiantara pun telah menyuarakan kekhawatiran adanya individu atau kelompok terorganisir yang dapat memanfaatkan platform-platform media sosial untuk mempengaruhi hasil pemilu nanti.
“Jika saya harus menutupnya, maka saya akan melakukannya,” ujar Rudiantara dalam sebuah wawancara di kediamannya di Jakarta, seperti dilansir Bloomberg.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah sebelumnya pernah memblokir aplikasi layanan pesan Telegram. “Saya melakukannya. Saya tidak segan untuk melakukannya lagi,” tegas Rudiantara.
Peringatan ini juga berlaku untuk platform media sosial lainnya seperti Twitter dan Google yang memiliki situs video YouTube. Baik Twitter dan Google sebelumnya telah setuju untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam hal monitor konten.
Rudiantara mengungkapkan telah menghubungi perwakilan Facebook di Indonesia untuk mendapatkan kepastian bahwa tidak ada data pengguna asal Indonesia yang terseret dalam kasus penyalahgunaan data oleh Cambridge Analytica.
Menurutnya, Facebook telah mengindikasikan akan memberi respons terkait hal ini dalam waktu dekat.
Komentar Rudiantara muncul menjelang dimulainya penetapan calon presiden-calon wakil presiden yang akan maju Pilpres 2019 pada September tahun ini.
Selain potensi penyalahgunaan informasi pribadi yang diperoleh melalui media sosial untuk menargetkan pemilih individu, Rudiantara juga mengkhawatirkan penggunaan media sosial untuk menyebarkan berita palsu dan mempengaruhi para pemilih.
“Saya harus berhati-hati, apakah itu dilakukan secara internal dari dalam negeri atau luar negeri. Tapi yang terpenting adalah kita harus melakukan pengawasan terhadap platform-platform,” tambahnya.
