Bisnis.com, JAKARTA--Proses penghitungan ulang proyek infrastruktur broadband dalam proyek Palapa Ring paket kawasan Indonesia Timur diproyeksi rampung kuartal III/2016.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Rudiantara mengatakan paket Timur ditunda karena harus melalui penghitungan ulang terkait engineering dan kebutuhan biaya investasi proyek yang dipengaruhi kondisi geografis di wilayah Papua.
"Mudah-mudahan pertengahan tahun sudah selesai penghitungan ulang sampai 4 bulan sampai 6 bulan. Kalau prakualifikasi maksimal kuartal ketiga,"ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Senin(25/1/2016).
Nantinya, Kemenkominfo bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang memiliki wewenang membangun jalan nasional.
Ketiga pihak bersepakat bahwa pembangunan jalan nasional yang dilakukan Kemen PUPR akan disertai pelaksanaan ducting (sistem pemasangan kabel bawah tanah ke dalam pipa yang dicor) secara paralel.
"Itu kan mengubah proses engineering, yang tadinya pakai satelit sekarang lebih murah menggunakan fiber optic inline,"sebutnya.
Pemerintah menargetkan seluruh ibukota, kabupaten, dan kotamadya di Indonesia terhubung broadband pada 2018 mendatang, sejalan dengan rampungnya pembangunan jalan di kawasan tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga menjelaskan Kementerian Keuangan menyediakan dana penjaminan untuk 15 beroperasi hingga selesai.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan akan menerapkan model bisnis Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam tender tersebut.
Model bisnis nya nanti KPS. Kerjasama swasta dan pemerintah. Artinya nanti investor akan membangun, mengoperasikan dan pendapatannya dijamin oleh pemerintah. Jika tidak, nanti tidak ada yang membangun, ujarnya Jumat, (22/1) di Jakarta.
Rudiantara menambahkan struktur pembiayaan proyek ini mengharuskan pemenang tender akan menyetorkan 20% dari nilai tender paket kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Sedangkan 80% berasal dari lembaga keuangan.
Adapun, proyek yang dibagi ke dalam tiga paket ini memiliki tantangan yang berbeda-beda karena rute yang dilalui pun beragam. Di wilayah Barat dari segi perizinan dinilai lebih mudah. Pasalnya, wilayah barat didominasi oleh kabel laut yang tidak membutuhkan izin pemilik tanah.
Paket Timur menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua hingga pedalaman Papua.
