Bisnis.com, JAKARTA – Pakar telematika Onno W. Purbo mengungkapkan tiap tahun orang Indonesia membelanjakan uang sebesar US$300 juta atau hampir Rp4 triliun untuk membayar lisensi perangkat lunak di komputer pribadi (PC).
“Ini merupakan bentuk penjajahan teknologi. Padahal lisensi itu hanya modal selembar kertas doang,” katanya kepada Bisnis.com beberapa waktu lalu.
Onno menggunakan terminologi penjajahan karena dia menilai pembayaran lisensi merupakan bentuk pengurasan harta nasional ke luar negeri. Menurutnya, orang Indonesia bisa mengembangkan teknologi sendiri atau memakai perangkat lunak open source.
“Tujuan dari teknologi adalah untuk melayani dan memberdayakan rakyat. Kalau ada teknologi yang membuat rakyat sengsara lebih baik ditinggal saja,” kata peraih gelar doktor dari Universitas Waterloo, Kanada, ini.
Selain perangkat lunak, Onno juga menyoroti importasi perangkat bergerak seperti ponsel pintar dan tablet yang terus mengalir tanpa henti. Dia menaksir tiap bulan nilai pengapalan ponsel saja mencapai Rp2 triliun.
“Apa kita ikhlas dengan keadaan ini?” tanyanya heran.
Untuk mengurangi ketergantungan impor, pemerintah akan segera menerbitkan peraturan kewajiban tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) pada ponsel 4G LTE. Pemerintah meyakini kebijakan ini akan membuat vendor ponsel asing membangun pabrik perakitan di Indonesia atau menggandeng perusahaan jasa manufaktur elektronik lokal.
Namun, Onno justru ragu dengan kebijakan yang efektif berlaku pada 1 Januari 2017 tersebut. Pasalnya, dia menilai pemerintah belum menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai untuk menjadi negara basis produksi seperti halnya China dan Vietnam.
“Pemerintah berpikirnya kegedean. Membuat TKDN tapi tidak berani investasi besar di bidang sumber daya manusia,” kata dosen Universitas Surya ini.
