Bisnis.com, JAKARTA - Dokumen rahasia National Security Agency (NSA) yang dibocorkan oleh Edward Snowden diperkirakan masih akan menyisakan cerita kelam bagi dunia Internet tahun depan.
“Internet telah mulai pecah menjadi segmen-segmen nasional. Tindakan Snowden memicu tuntutan atas peraturan untuk melarang penggunaan layanan asing,” ujar Alexander Gostev, Chief Security Expert Global Research & Analysis Team Kaspersky Lab dalam siaran persnya, Rabu (18/12/2013).
Dia menambahkan masing-masing negara tidak akan lagi membiarkan informasi sekecil apapun keluar dari wilayah mereka. Menurutnya keinginan ini akan tumbuh semakin besar melalui pembatasan legislatif yang akhirnya berujung menjadi larangan teknis. Kondisi itu bisa lebih parah jika negara akhirnya membatasi akses asing terhadap data mereka.
“Perkembangan lebih jauh dari tren ini pada titik tertentu bisa berujung pada runtuhnya Internet dan berganti dengan lusinan jaringan nasional,” kata Gostev.
Beberapa negara telah mengadopsi atau berencana mengadopsi pelarangan penggunaan layanan asing. Pada November lalu Jerman mengumumkan bahwa seluruh komunikasi antara pihak berwenang di negara mereka akan sepenuhya terkunci.
Brasil juga telah mengumumkan rencana pembangunan jaringan Internet alternatif sehingga tidak perlu menggunakan jaringan yang melewati Florida Amerika Serikat.
Di Indonesia pun usulan pembangunan jaringan intranet pemerintah terus digelontorkan. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) beberapa tahun lalu bahkan sempat mengusulkan pembangunan Government Security Intranet untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih aman antar lembaga pemerintah Indonesia. Namun saat itu usulan tersebut mental karena berbiaya tinggi dan perkembangan teknologi belum seperti saat ini.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga sudah meminta operator telekomunikasi di Indonesia untuk mengevaluasi jaringan masing-masing. Menkominfo Tifatul Sembiring sebelumnya mengatakan operator telekomunikasi sudah menyampaikan laporan kepada Kominfo.
Semua operator tersebut mengaku tidak terlibat dalam dugaan penyadapan sejumlah pejabat negara oleh badan intelijen Australia. Meski begitu pihaknya masih akan menggelar inspeksi mendandak laporan tersebut.
