_dc.jpg)
BISNIS.COM, JAKARTA-PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk kian agresif membangun infrastruktur jaringan information communication and technology (ICT) di lembaga pemerintah daerah berbasis jaringan fiber optik pada tahun ini.
Direktur Enterprise & Wholesale Telkom, Muhammad Awaluddin, mengemukakan program itu diwujudkan dalam Indonesia Digital Government (IndiGov) yang ditujukan untuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota. Program ini sejalan dalam kerangka besar Indonesia Digital Network (IDN) dalam mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
IDN merupakan visi pengembangan infrastruktur true broadband Telkom secara end to end yakni user terminal, akses, transportasi dan pelayanan, yang akan dicapai melalui pembangunan tiga infrastruktur utama.
Ketiga infrastruktur utama itu adalah Indonesia Digital Access (ID Access), Indonesia Digital Ring (ID Ring) dan Indonesia Digital Convergence (ID Convergence).
Menurutnya, pembangunan ketiga infrastruktur utama Telkom itu didasari oleh pemikiran bahwa setiap lapisan masyarakat Indonesia berhak mengakses informasi yang sama.
“Kami meyakini kemudahan mengakses informasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Minggu (24/3/2013).
Dia memaparkan khusus untuk IndiGov, konsepnya dimulai dengan pembentukan komunitas Government (G-Society) bagi 501 Pemkab dan Pemkot, 33 Pemprov serta lembaga pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Dalam implementasinya, IndiGov ini dikenal dengan istilah Government Digital Society (G-DiSo). Arahnya adalah penyediaan infrastruktur ICT pada beberapa sektor, seperti e-Govt Sector, e-Public Sector, e-Economic Sector, dan kebutuhan lokal di masing masing daerah, contohnya Yogyakarta memilih budaya, Bali memilih pariwisata, Bandung memilih kreatifitas digital (digital creative).
Selanjutnya, Telkom menyediakan Government Connectivity (G-Connect) dengan detil proyeknya di tahun ini adalah penarikan kabel fiber optik di sejumlah 2.204 Site, yang terdiri dari kantor pemkab/pemkot, kantor LPSE pemkab dan pemkot, kantor polres, kantor kodim, dan kantor provinsi di seluruh Indonesia.
