Bisnis.com, JAKARTA– Pemerintah Rusia mulai membatasi layanan panggilan di aplikasi perpesanan WhatsApp dan Telegram karena tidak kooperatif dengan aparat penegak hukum.
Melansir laman Reuters pada Kamis (14/8/2025) Kementerian Pembangunan Digital, Komunikasi, dan Media Massa Federasi Rusia menyebut langkah ini diambil karena kedua platform yang dimiliki perusahaan asing tersebut dinilai tidak memenuhi kewajiban berbagi informasi dengan aparat penegak hukum terkait kasus penipuan dan terorisme.
Kementerian Pembangunan Digital, Komunikasi, dan Media Massa Federasi Rusia menambahkan, pembatasan ini hanya berlaku pada layanan panggilan dan akan dicabut jika kedua platform mematuhi hukum Rusia.
Persyaratan itu mencakup pembukaan entitas hukum di Rusia, kepatuhan penuh terhadap semua undang-undang setempat, serta kerja sama dengan Roskomnadzor dan aparat penegak hukum.
“Untuk menangkal kejahatan berbagai langkah sedang diambil untuk membatasi sebagian panggilan pada layanan perpesanan asing ini. Tidak ada pembatasan lain yang diberlakukan pada fungsi mereka,” tulis Badan pengawas komunikasi Roskomnadzor
Wakil Ketua Komite Teknologi Informasi di parlemen Rusia, Anton Gorelkin, menyebut WhatsApp harus siap meninggalkan pasar. Sementara itu, seorang anggota parlemen lainnya menilai keberadaan WhatsApp di Rusia melanggar keamanan nasional.
Meta Platforms, pemilik WhatsApp, telah dicap sebagai organisasi ekstremis oleh pemerintah Rusia sejak 2022, meski aplikasinya tetap diizinkan beroperasi. WhatsApp sendiri pernah dijatuhi sanksi karena tidak menghapus informasi yang dilarang di Rusia.
Di sisi lain, Presiden Vladimir Putin telah mengizinkan pengembangan aplikasi perpesanan lokal yang terintegrasi dengan layanan pemerintah.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari kedaulatan digital untuk mengurangi ketergantungan pada layanan asing seperti WhatsApp dan Telegram.
| Baca Juga Cara Sadap WhatsApp Tanpa Ketahuan 2025 |
|---|
Sejumlah pihak khawatir aplikasi perpesanan buatan negara nantinya akan memantau aktivitas pengguna. Mereka juga menduga pemerintah dapat memperlambat layanan WhatsApp untuk mendorong migrasi pengguna ke platform baru tersebut.
Human Rights Watch dalam laporannya bulan lalu menyebut, pemerintah Rusia semakin meningkatkan kapasitas teknologi dan kontrol atas infrastruktur internet negara itu. Hal ini memungkinkan pemblokiran dan pelambatan akses situs, serta penyensoran terhadap alat-alat untuk menghindari blokir.
Berdasarkan pantauan Reuters, panggilan suara di Telegram nyaris tidak berfungsi sejak 11 Agustus, sementara panggilan WhatsApp terganggu oleh suara putus-putus dan dengungan metalik.
Telegram mengatakan kepada harian Rusia RBC pihaknya menolak konten yang menyerukan kekerasan atau penipuan.
Perusahaan itu juga mengklaim menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) untuk memantau bagian publik dari platform dan menghapus jutaan pesan berbahaya setiap hari.
