Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperkuat kerja sama internasional dalam pengembangan ekosistem kecerdasan buatan (AI) yang inovatif dan bertanggung jawab.
Dalam ajang London Tech Week 2025, Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria menggelar pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal Teknologi Digital dan Telekomunikasi dari Departemen Ilmu Pengetahuan, Inovasi, dan Teknologi (DSIT) Inggris, Emran Mian Pertemuan yang berlangsung pada pada Selasa, 10 Juni 2025.
“Pertemuan ini sangat berharga untuk bertukar pandangan dan belajar dari pengalaman Inggris dalam mengembangkan ekosistem digital yang maju, khususnya di bidang AI,” kata Nezar Patria dalam keterangan resmi pada Rabu (11/6/2025).
Nezar mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, terutama dalam menghadapi tantangan dan peluang AI di masa depan. Diskusi antara delegasi Komdigi dan DSIT Inggris mencakup tiga fokus utama.
Pertama, pembangunan infrastruktur AI yang kokoh. Inggris disebut telah menginvestasikan lebih dari £1 miliar atau sebanyak Rp21,9 triliun dalam empat tahun terakhir untuk memperkuat riset komputasi AI dan pengembangan pusat data berskala besar.
Sementara itu, Indonesia menekankan pentingnya pembangunan pusat data nasional, pengembangan chip AI, serta peningkatan daya komputasi melalui kemitraan lintas sektor. Kedua, terkait pengembangan talenta digital, Indonesia menghadapi kebutuhan akan sekitar 9 juta talenta digital hingga tahun 2030.
Inggris pun membagikan pengalaman mereka dalam menyusun program pendidikan dari jenjang sekolah, dukungan dana untuk pendidikan lanjutan seperti magister dan PhD, hingga pelatihan bagi pekerja agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh teknologi AI.
Ketiga, aspek tata kelola AI yang aman dan etis menjadi perhatian bersama. Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Menteri tentang Etika AI dan tengah menyiapkan regulasi komprehensif di bidang ini. Inggris sendiri mengembangkan pendekatan regulasi berbasis sektor dan memperkuatnya dengan keberadaan AI Security Institute, yang berperan dalam mengkaji risiko AI canggih dan merilis laporan keamanan AI secara global — salah satunya dengan melibatkan Indonesia sebagai bagian dari panel internasional.
Adopsi AI yang cepat di Indonesia turut dibahas dalam pertemuan ini. Survei menunjukkan bahwa 80% masyarakat Indonesia melihat AI sebagai hal yang bermanfaat, namun laju adopsi tersebut juga menimbulkan tantangan seperti potensi disrupsi tenaga kerja, khususnya di sektor media dan penyiaran, serta risiko penyalahgunaan AI untuk menyebarkan misinformasi dan konten berbahaya.
Inggris menjelaskan pendekatan regulasi mereka yang berbeda dari pendekatan Uni Eropa. Alih-alih membuat regulasi menyeluruh, Inggris memilih pendekatan sektoral dengan fokus pada perlindungan data dan penerapan Online Safety Act, yang memungkinkan regulator menindak platform digital yang tidak bertanggung jawab atas konten ilegal.
“Kami menyadari pesatnya adopsi AI di Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Inggris menjadi sangat penting untuk belajar bagaimana menyeimbangkan inovasi dengan mitigasi risiko, terutama terkait disrupsi sosial dan penyebaran konten negatif,” tambah Nezar.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga menyepakati pentingnya memperluas kolaborasi di masa depan, termasuk melalui inisiatif bersama yang mempertemukan talenta dan inovator dari kedua negara. Indonesia juga menegaskan pendekatan terbuka terhadap penggunaan model AI global, sepanjang tetap sesuai dengan regulasi dan nilai-nilai nasional.
.JPG?w=300&h=221)
