_new.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA — Satelit orbit rendah (low earth orbit/LEO) milik Elon Musk, Starlink, disebut telah menerapkan sistem pemakaian batas wajar atau fair usage policy (FUP), yang membuat penggunanya tidak dapat lagi berbagi layanan Starlink melebih dari ketentuan yang ditetapkan.
FUP merupakan kebijakan batas pemakaian yang ditetapkan oleh penyedia layanan internet (ISP) untuk memastikan penggunaan bandwidth yang adil di antara semua pelanggan. Ketika pengguna melebihi batas FUP, kecepatan internetnya akan diturunkan.
Sebagai contoh, IndiHome dan Biznet membatasi penggunaan internet hingga 1.500 GB. Jika dalam 1 bulan penggunaan melebih batas tersebut, maka kecepatan internet akan melambat secara otomatis.
Kepala Biro Conference and Event Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) M. Saiful Hidayat mengatakan Starlink telah menerapkan FUP bagi pengguna ritel. Menurutnya, ketika batas kuota FUP tercapai, kecepatan internet pelanggan akan turun drastis.
“Setahu saya ada FUP-nya. Seharusnya sekarang ketika kuota tercapai itu sudah balik ke speed. 1 Mbps kalau gak salah. Sudah rendah sekarang, harusnya sudah enggak bisa sebelum di-top up lagi, enggak akan bisa balik ke kecepatan awal,” kata Saiful kepada Bisnis, Sabtu (31/5/2025).
Sementara itu, merujuk pada laman resmi, Starlink membagi paket layanan ritelnya menjadi dua yaitu residensial dan jelajah. Untuk paket residensial, Starlink membandrol mulai Rp479.000 untuk paket lite dan Rp750.000 untuk umum. Fitur utama yang ditawarkan adalah lokasi tetap dan kuota tanpa batas.
Sementara itu untuk paket Jelajah harganya mulai dari Rp794.000 untuk 50 GB. Jika penggunaan telah melebih batas yang ditentukan, maka pelanggan harus membeli paket baru.
Kelebihan paket Jelajah adalah pengguna dapat menggunakan layanan Starlink di manapun, cakupan pesisir, hingga perjalanan perjalanan internasional.
Dalam Asia Pacific Satellite Conference (Konferensi Satelit Asia Pasifik) isu seputar Starlink menjadi sorotan. Tahun ini, isu tersebut masih menjadi perhatian.
Perlu FUP?
Sementara pembebasan penggunaan internet Starlink untuk beberapa pilihan paketnya disebut telah merugikan pemain internet lokal.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyesali ketidakmampuan layanan satelit orbit rendah milik Elon Musk, Starlink, yang tidak mampu mengontrol penggunaan secara bersamaan di masyarakat Indonesia.
Kegagalan tersebut berdampak pada lahirnya praktik jual kembali jasa internet secara ilegal atau RT/RW Net Ilegal.
Satelit khusus internet milik Elon Musk tersebut lalai dalam mengontrol penggunaan bersama.
Sekjen Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Zulfadly Syam mengatakan Starlink turut mendorong penetrasi internet di Indonesia. Sayangnya, Starlink belum berhasil dalam mengontrol penggunaan secara berbagi atau sharing, yang kemudian dikomersialisasi oleh penyelenggara internet ilegal (RT/RW net ilegal).
“Jadi mereka masih melakukan sharing terhadap satu koneksinya, satu equipment kemudian dibagi dengan beberapa, tetapi dikomersialisasikan. Kalau tidak dikomersialisasikan sebenarnya tidak menjadi satu hal yang masalah, bahkan itu membantu benar-benar membuka mata masyarakat-masyarakat di daerah-daerah tertinggal,” kata Zulfadly beberapa waktu lalu.
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan langkah pertama yang perlu diambil dalam penertiban tersebut adalah mendorong reseler internet di lingkungan RT/RW yang tak berizin itu, untuk mendaftar dan mengurus izin di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sehingga mereka dapat menjual kembali layanan internet secara ilegal.
Langkah selanjutnya, reseler RT/RW Net perlu mengantongi izin dari Starlink atau dari ISP untuk menjual kembali layanan Starlink kepada masyarakat. Tanpa izin, maka praktik jual kembali layanan Starlink adalah ilegal.
“Kalau misalnya, siapapun, termasuk ISP atau RT RW NET, kalau misalnya dia tidak berizin ini ada ketentuan pidana,” kata Heru kepada Bisnis.
Dia menambahkan bahwa penertiban RT/RW net ilegal menjadi tugas bersama, mulai dari penyedia jasa internet, hingga pemerintah untuk mendorong mereka agar mereka semua berizin.
Sementara itu mengenai penerapan sistem pemakaian batas wajar atau fair usage policy (FUP) untuk menekan pengguna internet ilegal di Starlink, menurut Heru tidak terlalu dibutuhkan. Pasalnya, Starlink merupakan layanan internet berbasis satelit yang memiliki kapasitas terbatas.
Jika teknologi tersebut digunakan oleh banyak orang secara bersamaan dalam, maka dengan sendirinya kualitas yang diberikan akan berkurang.
“Katakanlah dia berlangganan 100 Mbps, tetapi kemudian digunakan oleh banyak pengguna, 10 pengguna, ternyata cuma 10 Mbps. Jadi bisa dikatakan tidak ada hubungannya juga antara Fair Usage Policy dengan tumbuh suburnya RT/RW Net.
Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan seharusnya Starlink memiliki perangkat untuk membaca trafik yang mencurigakan dan mengambil tindakan atas anomali trafik tersebut.
Starlink dapat, kata Ian, juga dapat menerapkan FUP. Namun cara itu akan membuat Starlink kalah dengan ISP lain, yang menawarkan paket unlimited.
“Memang harus dilihat apakah terjadi pembiaran karena trafik masih rendah ataupun khawatir pengguna berpindah ke ISP lain. Kalau terjadi pembiaran, tentu dalam hal ini ISP ikut serta bersalah. Maka itu bagian pengendalian harus secara aktif diberikan laporan ataupun berapa laporan tersebut yang ditindaklanjuti,” kata Ian.
