Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) berharap pemerintah merelaksasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mengoptimalkan penetrasi 5G, khususnya saat bekerja sama dengan berbagai negara termasuk India.
Sekjen APJII Zulfadly Syam mengatakan, India merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan adopsi 5G tercepat di dunia. Hal ini menjadikan India sebagai mitra potensial bagi Indonesia dalam mendorong kemajuan infrastruktur digital nasional.
Berdasarkan data Ookla, ketersediaan 5G di India menunjukkan peningkatan sepanjang tahun 2023, dimulai dari 28,1% pada Q1 2023 dan naik menjadi 52,0% pada Q4 2023, yang menunjukkan peningkatan sebesar 23,9 poin persentase dalam setahun.
Di sisi lain, Zulfadly menyebut salah satu isu yang kerap menjadi sorotan dalam pengembangan teknologi di Indonesia adalah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk mendorong industri lokal, kerap disebut sebagai faktor yang menghambat akselerasi adopsi teknologi baru.
Namun, dalam konteks kerja sama internasional, termasuk dengan negara seperti India yang memiliki ekosistem 5G yang sudah matang, kebijakan TKDN dinilai dapat lebih fleksibel.
“Ketika kita berbicara dengan negara-negara mitra seperti India, fleksibilitas terhadap kebijakan TKDN mungkin bisa memberikan ruang akselerasi yang lebih besar,” ucapnya.
Di sisi lain, lambatnya akselerasi teknologi tidak semata-mata disebabkan oleh faktor geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, lautan luas, dan wilayah pegunungan yang menantang.
Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi-regulasi yang ada untuk memastikan keselarasan kebijakan dengan arah pengembangan teknologi nasional.
“Pemerintah harus melihat bagaimana regulasi-regulasi yang ada juga mendukung arah pengembangan tersebut,” ujar Zulfadly.
Namun, Zulfadly menekankan bahwa keberhasilan implementasi 5G bukan semata-mata soal jaringan yang cepat atau luas jangkauannya, tetapi juga kesiapan masyarakat dalam memanfaatkannya.
Dirinya menambahkan bahwa kerja sama internasional dalam hal teknologi sebaiknya tidak hanya mempercepat konektivitas, tetapi juga memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam negeri.
“Artinya disisi masyarakat pun perlu literasi pemberdayaan setelah 5G masuk ke dalam lingkungannya,” tuturnya.
.jpg?w=300&h=221)
