Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Internet of Things Indonesia (Asioti) memandang kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff Presiden Amerika Serika Donald Trump berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur digital nasional dan memperlambat percepatan transformasi digital Indonesia secara menyeluruh.
Dengan lebih dari 210 juta pengguna internet, Indonesia kini sangat bergantung pada jaringan konektivitas yang luas dan berkualitas.
Infrastruktur digital seperti jaringan 5G, FWA (Fixed Wireless Access), dan sistem komunikasi satelit memainkan peran vital dalam mendorong pemerataan ekonomi digital di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Kebijakan tarif tersebut berdampak langsung terhadap ketersediaan perangkat keras dan komponen teknologi yang mayoritas masih tergantung pada rantai pasok global, termasuk dari Amerika Serikat dan mitra yang terpengaruh.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, Indonesia mengalami surplus perdagangan US$14,34 miliar pada Januari-Desember 2024. Pada 2024, mesin dan perlengkapan elektronik menjadi produk yang paling banyak diekspor dari Indonesia ke AS. Nilai ekspor produk mencapai US$4,18 miliar.
Ketua Umum Asioti, Teguh Prasetya, menyampaikan kebijakan proteksionis ini tidak hanya mempengaruhi pelaku industri, tetapi juga memperlambat pengembangan teknologi seperti IoT, Cloud Computing, Big Data, AI, hingga jaringan 5G yang menjadi tulang punggung transformasi digital Indonesia.
“Jika tidak diantisipasi, kita berisiko mengalami penurunan posisi dalam indeks broadband global yang saat ini sudah berada di bawah rata-rata negara Asean,” kata Teguh dalam keteranganya, Sabtu (5/4/2025).
Menurut data terakhir Speedtest Global Index, posisi Indonesia dalam Global Broadband Index untuk kecepatan internet mobile masih tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia.
Indonesia berada di peringkat 103 dengan kecepatan rerata 20,17 Mbps, jauh dibandingkan dengan Brunei di peringkat 16, Singapura peringkat 22, Malaysia peringkat 46, Vietnam peringkat 52, Thailand peringkat 54, Laos peringkat 68, Myanmar peringkat 75, dan Filipina serta Kamboja yang masing-masing di peringkat 80 dan 96 dunia.
Tanpa penguatan infrastruktur digital, Indonesia akan semakin sulit mengejar ketertinggalan dan mewujudkan visi sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.
Selain itu, tensi geopolitik antara AS dan China bakal mempersulit akses terhadap teknologi canggih dari kedua belah pihak. Padahal sebagian besar solusi digital dan IoT di Indonesia sangat bergantung pada produk dari dua negara tersebut.
“Hal ini menambah tantangan bagi Indonesia untuk menjaga kestabilan pembangunan teknologi nasional,” ucap Teguh.
Sehingga, Asioti tidak merekomendasikan penutupan impor dari Amerika Serikat sebagai solusi, mengingat pentingnya tetap menjaga akses terhadap teknologi global demi mendukung inovasi dan efisiensi nasional.
Sebaliknya, Asioti mendorong pendekatan strategis melalui, lokalisasi produksi teknologi kunci, diversifikasi mitra teknologi global, dan perlindungan terhadap proyek infrastruktur 5G dan satelit.
Serta, dukungan terhadap startup dan R&D teknologi nasional. Kemudian perlunya regulasi inklusif dan adaptif terhadap perkembangan digital.
“Kita harus melihat krisis ini sebagai momentum untuk membangun ketahanan digital nasional. Kemandirian bukan berarti isolasi, melainkan kemampuan untuk tetap terhubung dengan dunia sambil memperkuat fondasi teknologi kita sendiri,” tutur Teguh.
