BPJS Ketenagakerjaan Bantah Telah Diretas Imbas PDNS Bobol, Dirut: Bukan Data Kami

Pernita Hestin Untari
Selasa, 2 Juli 2024 | 15:52 WIB
Pegawai melayani nasabah di kantor BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (4/3/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai melayani nasabah di kantor BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (4/3/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA— Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memastikan bahwa perusahaan tidak terdampak serangan ransomware pada server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatkan bahwa berdasarkan penelusuran internal badan publik tersebut data peserta masih dalam kondisi aman. 

Diketahui, hingga Januari 2024, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tercatat sebanyak 60,64 juta orang yang terdiri dari sekitar 67,58 persen peserta aktif dan sekitar 32,42 persen peserta non aktif.

Jumlah ini meningkat sekitar 9,18 persen jika dibandingkan dengan jumlah kepesertaan pada periode Januari 2023.

“Kemarin kami dapat berita mengenai seperti itu [terkait serangan PDN), tapi setelah kami teliti bukan data kami, kami cek beberapa bulan ini tidak ada peretasan,” ungkap Anggoro ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan DPR RI Komisi IX, Selasa (2/7/2024).

Anggoro pun memastikan bahwa pihaknya tidak menggunakan server PDN, BPJS Ketenagakerjaan memiliki pusat data sendiri. Selain itu, pihaknya juga selalu memitigasi risiko serangan siber dengan melakukan backup data. 

“Kami selalu waspada, keamanan data pasti kami tingkatkan,” katanya. 

Diberitakan beberapa waktu lalu, serangan PDN menjadi sorotan, masyarakat khawatir serangan tersebut berdampak pada kebocoran data termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjelaskan ekosistem PDNS yang terkena serangan terdiri atas PDNS 1 yang berlokasi di Serpong milik PT Lintasarta. 

Kemudian, ada PDNS 2 berlokasi di Surabaya dan cold site yang berada di Batam, keduanya milik PT Telkom. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pasca penemuan ransomware, ditemukan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul sekitar 23.15 WIB yang memungkinkan aktivitas malicious (berbahaya) beroperasi. 

“Aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, di antaranya melalui instalasi fail malicious, penghapusan filesystem penting, dan penonaktifan layanan berjalan,” ungkapnya. 

Kemudian, pada 20 Juni 2024 pukul 00.55 WIB, diketahui Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi.

Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper