Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan bahwa pihaknya akan mengenakan denda senilai Rp500 juta kepada platform digital yang masih memfasilitasi konten judi online.
Peringatan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi kepada penyelenggara platform digital di Indonesia yang tidak memberantas konten judi online dalam Konferensi Pers Judi Online, Jumat (24/5/2024).
“Hari ini saya ingin menyampaikan hal penting, yakni peringatan keras kepada seluruh pengelola platform digital, seperti X, Telegram, Google, Meta, dan TikTok,” kata Budi dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (25/5/2024).
| Baca Juga Top 5 News Bisnisindonesia.id: Perfoma Tekstil Menebal hingga Beleid Baru Berantas Judi Online |
|---|
Berdasarkan pemantauan Kemenkominfo, Budi menyampaikan bahwa masih terdapat banyak konten dengan kata kunci terkait judi online di platform digital.
Terhitung sejak 7 November 2023–22 Mei 2024, Kemenkominfo menemukan bahwa di Google ditemukenali sebanyak 20.241 kata kunci konten bermuatan judi online.
Sementara di Meta terdapat 2.702 keyword sejak 15 Desember 2022–22 Mei 2024.
“Sebagai gambaran, 10 besar keyword terkait judi online dalam seminggu terakhir adalah live slot, rtp slot, no limit, situs slot, slot gacor, pragmatic slot, casino online, togel, bonus slot, dan cq9,” ungkapnya.
Budi menekankan bahwa Kemenkominfo akan mendenda penyelenggara platform digital sebesar Rp500 juta jika masih membiarkan konten judi online yang tersebar di platform digital.
“Jika tidak kooperatif untuk memberantas judi online di platform Anda, maka saya akan mengenakan denda sampai dengan Rp500 juta per konten. Saya ulangi, saya akan denda sampai dengan Rp500 juta per konten,” imbuhnya.
Budi menyampaikan bahwa langkah tegas itu diambil sesuai dengan regulasi yang telah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Serta, ketentuan perubahan dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat serta ketentuan perubahan.
“Denda kepada platform digital dikenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak [PNBP] yang berlaku pada Kementerian Kominfo," tuturnya.
Budi menambahkan bahwa ada dua peraturan pelaksana lain yaitu Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat serta ketentuan perubahannya, dan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 172 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan PNPB yang berasal dari Pengenaan Sanksi Denda Administratif Atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban PSE Lingkup Privat UGC untuk Melakukan Pemutusan Akses.
