Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan penilaian terkait kesiapan tata kelola kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) melalui Readiness Assessment Methodology (RAM). Penilaian ini diperkirakan akan rampung pada Juni 2024.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menjelaskan bahwa penerapan RAM AI ini diibaratkan seperti indikator kesiapan suatu negara untuk melakukan tata kelola AI.
Saat ini, kata Nezar, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) tengah aktif memfasilitasi sejumlah negara anggota UNEsCO, termasuk Indonesia untuk melakukan asesmen RAM AI.
“Kami sedang melakukan ini [tata kelola AI melalui RAM] dan diharapkan sekitar akhir Juni, kita sudah bisa menyesuaikan atau awal Juli nanti, dan kita termasuk dari negara-negara anggota UNESCO yang menyesuaikan soal RAM ini,” kata Nezar dalam acara 'Thinktank & Journalist Workshop: Accelerating Responsible AI Governance and Innovation with Copilot for Indonesia' di Jakarta, Senin (6/5/2024).
Nezar menjelaskan bahwa Kemenkominfo telah berkonsultasi terkait RAM AI melalui pertemuan dengan UNESCO di Slovenia dalam Forum Global tentang Etika AI beberapa waktu lalu.
“RAM [AI] ini sudah dilakukan oleh banyak negara termasuk Brazil, dan Indonesia waktu itu masih dalam proses dan kemarin sudah kami eksekusi. Prosesnya berjalan antara 3–4 bulan,” ungkapnya.
Dia menjelaskan bahwa Indonesia sudah mulai melakukan penilaian RAM AI pada Februari 2024 dan akan dikirim ke UNESCO pada Juni tahun ini.
Nantinya, penilaian tersebut akan digunakan UNESCO untuk melihat kesiapan tata kelola AI di masing-masing negara anggota UNESCO, termasuk di Indonesia.
“Ini penting sekali karena nanti dengan demikian akan terlihat indikator, misalnya, kesiapan dalam soal teknologi, kesiapan dalam soal masyarakat, perangkat hukum, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Menurutnya, hal itu merupakan langkah yang cukup baik bagi Indonesia untuk masuk ke dalam satu ekosistem pengaturan tata kelola AI secara global.
Dengan demikian, lanjut Nezar, Indonesia menjadi bagian dari tata kelola yang diakui oleh dunia. Sebab, dunia semakin saling terhubung (interconnected), maka tata kelola AI secara global juga menjadi suatu kebutuhan.
“Dan memang sekarang hampir nggak ada tata kelola yang nggak mencoba comply satu sama lainnya. Karena AI ini cross border, AI ini diadopsi oleh banyak negara, bahasa yang dipakai, coding yang dipakai, program-program yang sama, sehingga output dan efeknya juga hampir sama semuanya,” tandasnya.
