Bisnis.com, JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengaku masih mengkaji teknologi satelit sebagai salah satu penopang jaringan telekomunikasi internet di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim menjelaskan pihaknya masih terbuka terhadap berbagai penyelenggara bisnis telekomunikasi dan provider yang berminat untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam pembangunan Nusantara.
"Kita juga akan melakukan proof of concept untuk akses internet satelit," jelasnya ketika dikonfirmasi Bisnis, Senin (19/2/2024).
Silvi menekankan bahwa pihaknya pun baru saja mengadakan public expose penyelenggara infrastruktur bersama telekomunikasi, sekaligus sosialisasi penyediaan infrastruktur telekomunikasi di KIPP 1A IKN beserta informasi terkait rencana terbangun di Juni 2024 kepada para pelaku bisnis.
Intinya, seluruh penyedia/provider telekomunikasi yang ingin berkontribusi dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi di IKN bisa berkoordinasi dengan PT Telkom Indonesia dan PT Indonesia Comnet Plus sebagai pemegang Hak Perlintasan.
Selain itu, acara juga diisi dengan paparan dan diskusi mengenai rencana, strategi, dan mekanisme penyediaan infrastruktur telekomunikasi di KIPP 1A IKN, termasuk kesempatan berinvestasi infrastruktur Smart Pole, serta teknologi 5G yang akan diimplementasikan di Nusantara kepada para pelaku bisnis telekomunikasi.
Baca Juga IKN Segera Beroperasi, Pj. Gubernur Kaltim Minta Sungai Mahakam Disulap jadi Destinasi Pariwisata |
---|
"Kami berharap kerja sama ini dapat menghasilkan infrastruktur telekomunikasi yang handal, berkualitas, dan sesuai dengan standar smart city yang kami tetapkan," ujar Silvi.
Telkom dan Indonesia Comnet Plus merupakan pemegang Hak Perlintasan di KIPP 1A IKN. Keduanya berhak untuk membangun, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur dasar telekomunikasi di kawasan.
Melalui skema shared infrastructure, meskipun pemegang hak perlintasan bersama Otorita IKN dan mengadopsi skema Business As Usual dalam jaringan broadband, peluang konektivitas bersama telekomunikasi ini dibuka luas bagi penyedia layanan telekomunikasi fixed dan mobile broadband.
Sehingga, skema tersebut mengedepankan layanan telekomunikasi yang adil dan saling menguntungkan dalam mendukung kehadiran Smart City di IKN.
Selanjutnya, infrastruktur bersama telekomunikasi di IKN diharapkan dapat membuat para penyedia layanan untuk berkolaborasi dan berkompetisi secara sehat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana Starlink untuk masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Luhut menyebut, pengurusan persyaratan Starlink untuk berinvestasi di IKN sudah hampir rampung dan menunggu penerbitan izin layak operasi atau ULO dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Sementara itu, Vice President of Network/IT Strategy, Technology & Architecture dari PT Telkom Indonesia Rizal Akbar telah menyatakan kesiapan pihaknya untuk membangun infrastruktur tekelomunikasi di Wilayah KIPP 1A IKN.
"PT Telkom Indonesia yang sebelumnya telah ditunjuk menjadi pemegang hak perlintasan seperti fiber optic dan menara BTS telah menerima berbagai tawaran untuk menjadi mitra infrastruktur kami.
Sejauh ini sudah ada Indosat dan XL Axiata yang siap untuk menjadi mitra perlintasan kami," ujar Rizal dalam keterangannya.