Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat telekomunikasi menilai pemerintah tak dapat membatasi layanan Starlink jika satelit orbit rendah milik Elon Musk itu telah mendapat izin operasional secara nasional.
“Tidak ada satupun regulasi yang bisa membatasi bagaimana operator telekomunikasi menggunakan layanan ini kalau sifatnya nasional, karena izin kita kan sifatnya nasional,” ujar Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi kepada Bisnis, Kamis (14/9/2023).
Menurut Heru, apalagi sinyal Starlink berasal dari langit dan tidak perlu membangun infrastruktur apapun. Hal inipun membuat sejatinya sinyal Starlink juga dapat dinilkmati hingga seluruh penjuru dunia.
“Di mana pun dia dipasang penerima receiver dari stasiun, ya dia bisa mendapatkan layanan internet,” ujar Heru.
Senada, Ketua Indonesia Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura juga mengatakan saat ini Starlink tidak dapat dibatasi untuk hanya berada di satu daerah tertentu.
Oleh karena itu, jika memang Starlink hanya dialokasikan untuk Indonesia bagian timur, Tesar mengatakan pemerintah harus mengontrol jangkauan dari satelit ini.
“Yang penting nanti lebih ke controlling, bahwa yang terkoneksi hanya pengguna yang ada di Indonesia Timur, jadi kontrolnya hanya bisa setelah terjadi koneksi,” ujar Tesar.
Tesar berpendapat cara pengaturan dari dari satelit Starlink ini akan mirip dengan pengawasan stasiun radio liar. Alhasil, pemerintah harus melakukan patroli terkait hal ini.
Selain itu, Tesar juga mengatakan pemerintah juga harus mengatur terkait harga dari Starlink. Menurut Tesar, jika harga Starlink ini lebih murah daripada internet service provider (ISP) lokal, masyarakat otomatis akan beralih ke Starlink.
“Ya persaingan sama ISP lokal aja. Balik lagi harganya gimana. Kalau Starlink murah itu yang bahaya,” ujar Tesar.
Lebih lanjut, Tesar mengatakan terpenting yang mempengaruhi potensi Starlink ekspansi ke Indonesia tengah adalah ada atau tidaknya jatah lisensi pembangunan jaringan telekomunikasi Starlink untuk menjadi lokal.
Diketahui, jatah lisensi lokal tersebut membuat sebuah perusahaan operator telekomunikasi hanya diberikan izin untuk menyasar suatu daerah tertentu.
