Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian Digital Empowerment Community (IDIEC) menilai digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memerlukan dorongan dari pemerintah.
Pasalnya, masih banyak para pelaku UMKM yang belum dapat memaksimalkan penjualan secara digital. Menurutnya, hal itu perlu adanya bantuan dari pemerintah agar pemerataan digital dapat dirasakan para pelaku UMKM.
“Kemudian, juga terkait konten di media sosial, itu pemerintah juga bisa bantu. Lalu dari sisi platform atau aplikasi, itu tergantung UMKM-nya juga kalo mereka belum paham komputer, tapi disuruh pake aplikasi, itu tambah pusing,” ujar Ketua IDIEC, Tesar Sandikapura kepada Bisnis, Kamis (3/8/2023).
Tesar menilai konsep digitalisasi UMKM masih belum jelas hingga saat ini.
Tesar pun menyatakan pemerintah harus lebih menegaskan terkait dengan pengertian digitalisasi tersebut. Dia mencontohkan, terkait dengan masuknya produk UMKM ke marketplace.
Menurutnya, banyak UMKM saat ini yang sudah memasukan produk ke marketplace. Namun, mereka dirasa tidak mampu ketika harus menggunakan komputer dan mengolah data secara digital.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sampai Maret 2023, UMKM onboarding digital baru mencapai 22 juta.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pihaknya aktif mendorong berbagai upaya agar UMKM terhubung secara digital.
"Pemerintah ingin pasar tradisional tak hanya bertahan di era teknologi, tetapi juga melakukan transformasi. Bagaimana solusinya agar digitalisasi diadaptasi pedagang untuk bisa berjualan online," ungkapnya.
Pemerintah kata Menteri Teten, tak ingin pasar tradisional dan warung tradisional bertahan saja di tengah pasar ritel modern yang identik dengan pasar yang bersih dan nyaman serta terus bermunculan, tetapi juga mampu bersaing sekaligus bertransformasi dari stigma pasar tradisional yang kumuh dan becek menjadi lebih modern dan profesional.
Menurutnya, andemi Covid-19 membuat perilaku konsumen juga berubah. Hal ini menjadi peluang yang sangat baik bagi para pedagang pasar untuk berjualan secara online.
Dukungan kerja sama dan kolaborasi berbagai stakeholder juga sangat diperlukan, mulai dari instansi pemerintah baik pusat dan daerah, organisasi non pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, hingga media dalam mewujudkan percepatan pembangunan ekosistem ekonomi digital di Indonesia.
"Kami terus berupaya juga mengedukasi pedagang untuk bisa jualan online, selain itu memberikan kemudahan pembayaran lewat payment gateway. Termasuk menyediakan pinjaman bagi pelaku pasar, mitra UMKM lainnya," kata Neneng.
Hingga Desember 2022, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar US$77 miliar atau setara Rp1.163,9 triliun dan diperkirakan naik menjadi US$360 miliar atau setara dengan Rp5.442,05 triliun pada 2025 atau naik 467 persen.
“Apa hanya termasuk jualan di marketplace itu termasuk digital atau secara bisnis mereka sudah menggunakan teknologi. Itu suatu hal yang berbeda saya lihat,” ujarnya.
Untuk itu, peran pemerintah dalam mendukung digitalisasi UMKM dinilai sangat besar. Tesar beranggapan pemerintah harus membantu para UMKM dalam berdigital secara penuh.
Menurutnya pemerintah perlu memberikan bantuan mulai dari administrasi, pengolahan data, hingga promosi.
