Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu terlibat lebih dalam mendorong penetrasi 5G di dalam negeri dengan menghadirkan spektrum frekuensi baru untuk industri telekomunikasi.
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan 5G belum menjadi prioritas bagi operator seluler di Indonesia. Penyebabnya ada tiga yaitu, ketersediaan frekuensi, harga ponsel yang masih mahal, dan kurangnya urgensi.
Heru meminta kepada pemerintah agar melibatkan para pemangku kepentingan sehingga kebijakan yang diambil juga menjadi optimal untuk mendorong perkembangan 5G di Indonesia.
“Pemerintah harus mendorong pagelaran 5G dengan melibatkan stakeholder ya, khususnya para operator telekomunikasi, pabrikan perangkat ponsel,” ujar Heru kepada Bisnis, pada Kamis (27/7/2023).
Heru menuturkan vendor perlu memangkas harga-harga ponsel dan dimurahkan agar dapat masuk ke kantong masyarakat.
Menurutnya, selama ini harga ponsel dengan teknologi 5G masih mahal dikisaran Rp2,7 juta hingga puluhan juta.
"Harga-harga ponsel dapat lebih dikoreksi atau lebih dimurahkan untuk dapat dibeli oleh masyarakat,” ujar Heru.
Selanjutnya, Heru juga meminta pemerintah mengembangkan kasus pemanfaatan baru dengan cara mengembangkan aplikasi.
Menurutnya hal ini menjadi perlu agar 5G dapat benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat.
“Jadi kalau sudah menjadi kebutuhan masyarakat, masyarakat juga akan menjadi meningkatkan pada ponsel-ponsel mereka dan operator juga akan memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut,” tutup Heru.
