Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan membuat satuan tugas (Satgas) untuk percepatan pembangunan infrastruktur digital. Rencana tersebut merupakan amanat dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
“Tadi presiden sudah menyampaikan bahwa kita akan membentuk satgas percepatan langkah-langkah yang pasti soal akses digital,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie saat konferensi pers, Senin (17/7/2023).
Menurut Budi, tim tersebut akan dibuat oleh Jokowi dalam waktu dekat. Namun, tokoh-tokoh dan kementerian yang tergabung masih belum diketahui.
Dia mengatakan dalam membangun ekosistem digital, Kemenkominfo tidak bekerja sendiri. Misalnya dalam hal kebocoran data, Kemenkominfo akan bekerjasama dengan BSSN yang akan mengaudit seberapa banyak data yang bocor.
Selain itu, adapula kasus nenek mandi lumpur, yang berkolaborasi dengan Kementerian Sosial. Pasalnya, Kemenkominfo tidak dapat menetapkan tindakan yang dilakukan nenek tersebut adalah tindak mengemis atau bukan, dan lain sebagainya.
Sementara itu merujuk pada Rencana Strategis Kemenkominfo (2020-2024) pada tahun ini rencananya jumlah base transceiver station (BTS) 4G telah menjangkau 9.113 desa yang belum mendapat akses internet di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
Ini merupakan pekerjaan rumah cukup berat bagi Menkominfo baru mengingat realisasi dari rencana tersebut masih kecil. Selain itu,
Kemenkominfo juga memiliki target tahun ini untuk meningkatkan utilisasi dari sistem komunikasi kabel bawah laut (SKKL) Palapa Ring hingga 50 persen di seluruh ruas Palapa Ring mulai dari Paring Barat, Tengah dan Timur, dengan standar level agreement (SLA) 95%.
Dalam Renstra 2020-2024, Kemenkominfo juga menargetkan untuk membangun 75% persen infrastruktur telekomunikasi di IKN dengan jaringan 5G. Adapun ketersediaan 5G Indonesia saat ini masih yang terendah dibandingkan dengan negara-negara penggelar 5G di seluruh dunia.
Tingkat ketersediaan 5G Indonesia hanya 0,9 persen menurut laporan Opensignal. Untuk pangkalan data atau data center, Kemenkominfo menargetkan melayani 30 persen instansi pemerintah dengan pusat data nasional pada 2023 dan meningkat menjadi 75 persen pada 2024.
Budi mengatakan dalam satgas tersebut nantinya akan dibahas juga mengenai potensi sinergi dengan beberapa lembaga lainnya.
"Terus terang memang kemajuan ini memerlukan cara berpikir baru juga untuk mengatasinya," ujar Budi.
