Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri telekomunikasi masih menemukan sejumlah ganjalan dalam melaksanakan pemerataan manfaat infrastruktur digital ke seluruh wilayah di Tanah Air.
Plt. Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (Atsi) Djatmiko Jati mengatakan terdapat 3 hal yang masih menjadi tantangan utama bagi perusahaan telko dalam membangun infrastruktur selain perihal kondisi geografis.
Pertama, jumlah populasi di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) masih sedikit sehingga dinilai tidak visible dari sisi komersial.
“Untuk pembangunan di wilayah 3T, populasinya sedikit sehingga dari sisi komersial tidak visible. Namun, kami harus tetap meddukung program ini demi terlaksanannya transformasi digital secara menyeluruh,” kata Jati kepada Bisnis.com, baru-baru ini.
Kedua, prosedur perizinan yang masih ribet di pemerintah daerah (pemda). Dia berharap pemerintah pusat bisa menemukan jalan tengah agar prosedur terkait perizinan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah bisa menjadi lebih sederhana.
Ketiga, tingginya beban rasio Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pelaku industry telekomunikasi. Saat ini, kata Jati, rasio PNBP dari pelaku industri telko mencapai 10% dari pendapatan kotor perusahaan.
“Rasio di atas 10 persen itu sudah menjadi beban tersendiri buat industri,” tuturnya.
Terkait dengan hal itu, Jati mengatakan pelaku industri telekomunikasi di dalam negeri mengharapkan insentif berupa keringanan dari sisi PNBP.
“Insentif keringanan PNBP. Jadi, itu jalan tengahnya,” ujarnya.
