Bisnis.com, JAKARTA - Komunal, startup fintech yang berfokus pada digitalisasi BPR, mendapatkan pendanaan terbaru senilai US$8,5 juta atau sekitar Rp132 miliar yang dipimpin oleh East Ventures.
Putaran pendanaan ini turut diikuti oleh AlphaTrio Sustainable Technology Fund, Skystar Capital, Sovereign’s Capital, Ozora and Gobi Partners.
CEO Komunal Hendry Lieviant mengatakan dana segar ini akan digunakan untuk mengakselerasi misi perusahaan, yaitu untuk mendorong inklusi finansial dan memperkuat ekosistem neo-rural bank di Indonesia, terutama di luar Jabodetabek.
"Pada 2023, kami berharap layanan Komunal dapat memberikan benefit lebih luas, khususnya untuk pengguna dan mitra BPR diluar Jawa dan Bali,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (16/1/2022).
Hendry mengatakan pihaknya optimis kolaborasi antara fintech dan incumbent banks (termasuk BPR) akan menciptakan sinergi yang luar biasa. Dia menilai kolabrosi ini akan meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM di kota-kota tier 2 dan 3.
Selama 2022, Komunal telah menyalurkan simpanan dan pinjaman sebesar US$230 juta atau sekitar Rp3,6 triliun ke BPR dan UMKM lokal.
"Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 350 persen YoY dibandingkan pada 2021 ,di mana jumlah simpanan dan pinjaman yang disalurkan adalah US$50 juta [setara dengan Rp781 miliar]," tuturnya.
Volume transaksi diperkirakan akan melebihi US$500 juta pada 2023. Selain itu, Komunal juga telah membukukan EBITDA positif sejak Oktober 2022, mencatat pertumbuhan serta profitabilitas di saat yang bersamaan. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 220 BPR dari 19 provinsi di Indonesia yang telah bergabung ke dalam platform DepositoBPR.
"Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan deposito secara digital kepada ratusan BPR di seluruh Indonesia tanpa tatap muka namun tetap aman karena jaminan LPS dan mendapatkan bunga yang lebih tinggi dari bank umum," jelasnya.
Saat ini Komunal memiliki dua lini bisnis, yaitu DepositoBPR by Komunal dan Komunal P2P Lending. Kedua bisnis ini bergerak di industri fintech dengan misi mengakselerasi inklusi keuangan di Indonesia.