_1670903783.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA – Miliarder Elon Musk akan memperluas iklan politik yang diizinkan untuk memfasilitasi percakapan publik seputar topik-topik penting dan menyelaraskan kebijakan iklannya dengan TV dan media lainnya di Twitter.
Kebijakan ini akan diterapkan dalam beberapa pekan mendatang. Meski demikian belum ada rincian lebih lanjut terkait aturan baru ini, sebagaimana dilansir dari Bloomberg pada Rabu (4/1/2023).
"Kami percaya bahwa iklan berbasis sebab-akibat dapat memfasilitasi percakapan publik seputar topik-topik penting. Hari ini, kami melonggarkan kebijakan iklan kami untuk iklan berdasarkan sebab-akibat AS. Kami juga berencana untuk memperluas iklan politik yang kami izinkan dalam beberapa pekan mendatang," cuit akun resmi @TwitterSafety pada Selasa (3/1/2023).
Meskipun tidak dijelaskan apa saja yang akan berubah, hal ini bertentangan terhadap kebijakan larangan iklan oleh kandidat, pejabat terpilih, dan partai politik yang pertama kali diumumkan pada tahun 2019 oleh salah satu pendiri Twitter, Jack Dorsey.
Dorsey membenarkan larangan tersebut, yang sempat menarik kemarahan kampanye pemilihan kembali Presiden Donald Trump saat itu, dengan mengatakan bahwa jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli.
Namun, sejak Elon Musk mengakuisisi Twitter senilai US$44 miliar, CEO Tesla itu menuduh adanya penyensoran oleh kepemimpinan platform media sosial sebelumnya dan memberlakukan perubahan luas dengan sedikit peringatan.
Di antara perubahan lainnya, perusahaan telah mengakhiri kebijakan yang mencegah penyebaran misinformasi Covid-19, mengembalikan akun Trump dan tokoh sayap kanan lain, juga melarang pengguna melacak jet pribadi Elon Musk.
Twitter saat ini mengizinkan beberapa iklan berbasis sebab akibat untuk beberapa topik seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial, meskipun dengan batasan. Perusahaan ini juga akan melonggarkan kebijakannya untuk iklan yang sama di AS.
Iklan politik adalah sumber pendapatan kecil bagi Twitter sebelum adanya larangan tersebut dengan jumlah penjualan kurang dari US$3 juta selama pemilihan paruh waktu AS 2018.
Namun, pelonggaran itu dapat membantu perusahaan yang sekarang berjuang untuk menekan kerugian pendapatan iklan karena merek-merek besar menarik diri dari platform media sosial tersebut di tengah kekhawatiran terhadap kebijakan moderasinya.
