Bisnis.com, CIKARANG - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan hadirnya Pusat Data Nasional (PDN) yang pertama kali dibangun di Bekasi, Jawa Barat bakal berdampak positif terhadap efisiensi pengeluaran APBN.
Pasalnya, dengan adanya pusat data ini, sebanyak 2.700 pusat data dan server pemerintah baik pusat dan daerah yang tersebar secara nasional akan terintegrasi.
"Dampak dari PDN ini yang pertama pasti dampak positifnya akan terjadi efisiensi pengeluaran APBN terhadap pusat data dan server yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia. Untuk pemerintah saja saat ini ada 2.700 pusat data, yang pasti biayanya setiap tahun besar," kata Johnny usai acara ground breaking, Rabu (9/11/2022).
Bukan saja menyangkut pusat data dan server pemerintahan yang ada saat ini, dia menyebut kementerian dan lembaga selama ini juga punya kurang lebih 24.000 aplikasi. Dan ini diharapkan mampu terkonsolidasi dengan PDN tersebut.
Apalagi, ujar Johnny, ada beberapa aplikasi besar dan penting dari pemerintah yang harus terus dijaga. Misalnya aplikasi dari Kementerian Keuangan dan PeduliLindungi.
"Akan tetapi mengintegrasikan ini harus direncanakan dulu. Ini bagian dari perencanaan kita, perencanaannya supaya pusat datanya lebih efisien dan aplikasinya juga lebih efisien dan lebih memudahkan, sehingga layanan elektronik government-nya menjadi lebih baik," ucap Menkominfo.
Senada, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi menyatakan bahwa data yang terintegrasi bermanfaat untuk mendorong kepercayaan publik, meningkatkan nilai sosial dan ekonomi, mendorong adanya pemerintahan yang partisipatif, serta meningkatkan efisiensi biaya.
Dengan integrasi data, lanjut dia, pengambilan kebijakan berbasis data atau Data Driven Policy dapat dilakukan sehingga keputusan dapat diambil secara lebih cepat dan akurat.
"PDN yang kita bangun adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola data pemerintahan sehingga dapat menghasilkan kebijakan negara yang lebih akurat, mewujudkan pemerintahan berbasis digital dan mendukung pelayanan publik yang efisien," tuturnya.
Dia menambahkan, Kementerian Keuangan mendukung sepenuhnya pembangunan PDN karena merupakan salah satu model terbaik penyediaan insfrastrukrur teknologi informasi dan komunikasi pemerintah.
Menurutnya, data merupakan bahan bakar untuk menyusun langkah ke depan. Bahkan, data yang akurat disebut sebagai kekayaan baru yang sangat berharga dan bernilai melebihi minyak.
"Data adalah jenis kekayaan baru yang saat ini dapat diistilahkan sebagai new oil, bahkan lebih berharga dari minyak. Data yang valid jadi salah satu kunci pembangunan," imbuh Iwan.
