Bisnis.com, JAKARTA - Peretas atau hacker dengan akun Bjorka membuat heboh usai membobol data sejumlah lembaga pemerintahan, perusahaan pelat merah, hingga pejabat negara.
Menanggapi aksi hacker tersebut, pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom Alfons Tanujaya mengharapkan pemerintah mengakui adanya kebocoran data.
Dia menyatakan keamanan siber Indonesia memang harus menjadi perhatian serius setelah adanya serentetan aksi peretasan data yang dilakukan hacker.
Dia menilai kebocoran data di Indonesia memang sudah terjadi cukup lama dan menjadi permasalahan serius. Namun, instansi pemerintah dinilai memiliki kebiasaan untuk menyangkal adanya kebocoran data
"Jadi apa yang bisa diharapkan kalau mengakui fakta terjadi kebocoran saja tidak bisa, bagaimana bisa diharapkan berubah?," ujar Alfons ketika dihubungi Bisnis, Senin (12/9/2022)
Dia pun mengatakan seharusnya pemerintah sebagai langkah awal adalah mengakui terjadi kebocoran data. Setelah itu dilakukan investigasi apa yang menyebabkan data dapat bocor dan memikirkan langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah kebocoran selanjutnya.
"Mitigasi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat pemilik data supaya tidak menjadi korban eksploitasi data yang bocor," ujarnya.
Alfons juga menegaskan apa yang dilakukan Bjorka dengan menyebarkan data kependudukan itu melanggar hukum dan jika Bjorka dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman tanpa adanya pengelolaan data yang dibenahi nantinya akan muncul hacker-hacker lainnya.
"Jadi percuma kan [Bjorka ditangkap] karena esensi masalahnya memang pengelolaan data yang amburadul," tegas Alfons
Dia juga menilai misalkan Bjorka tidak ditangkap dan dijatuhi hukuman. Namun pengelolaan data dibenahi agar tidak lagi gampang diretas, maka Bjorka otomatis memudar dan tidak dipedulikan masyarakat lagi karena memang tidak ada data lagi yang bisa dieksploitasi.
" Jadi fokusnya jangan salah," ungkapnya.
